PorosLombok.com – Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat pada Senin (30/3/2026).

​Langkah transparan ini menjadi bukti nyata akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik sepanjang tahun lalu. Agenda tahunan tersebut menarik perhatian luas karena memuat indikator keberhasilan ekonomi yang sangat signifikan bagi warga.

​“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kami selaku eksekutif kepada legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja,” ujar Najmul Akhyar.

​Bupati yang didampingi Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri mengapresiasi sinergi pimpinan dan anggota dewan yang telah mengawal roda pemerintahan secara optimal. Dukungan fungsi pengawasan tersebut memacu akselerasi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.

​“Kami berterima kasih atas kerja sama konstruktif seluruh pihak dalam menyukseskan program kerja sepanjang tahun lalu,” katanya.

Angka Kemiskinan Lombok Utara Menyusut dan IPM Naik Tajam

​Najmul menjelaskan bahwa dokumen tersebut merangkum seluruh capaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Visi besar kemajuan daerah terfokus pada lima misi utama termasuk penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM.

​“Data statistik menunjukkan angka kemiskinan kita menyusut drastis menjadi 20,74 persen pada akhir tahun 2025,” jelasnya.

​Tren positif ini membuktikan efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang mampu menekan angka kemiskinan dari posisi 23,96 persen pada periode sebelumnya. Pemerintah terus menggenjot sektor pariwisata dan pertanian sebagai motor penggerak ekonomi utama bagi penduduk lokal.

​“Kualitas hidup masyarakat juga membaik yang tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,63 poin,” ungkapnya.

​Peningkatan IPM tersebut menandakan keberhasilan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang semakin merata menjangkau pelosok desa. Najmul menekankan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan tetap menjadi prioritas utama untuk menunjang konektivitas antarwilayah yang lebih baik.

​“Realisasi belanja daerah mencapai Rp1,208 triliun atau sekitar 93,55 persen dari target yang ditetapkan,” tuturnya.

​Capaian serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan sangat efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen terus menjaga disiplin fiskal demi memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,*