PorosLombok.com – Pimpinan Daerah Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Kota Mataram melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur NTB HL Mohammad Iqbal terkait urgensi sewa mobil listrik senilai Rp14 miliar pada Senin (16/03/2026).

​Ketua PD Pemuda NW Kota Mataram M Zainul Mukhtar Firdaus menilai pengadaan puluhan unit kendaraan mewah tersebut belum memiliki parameter manfaat yang jelas bagi masyarakat luas.

​”Jika alasan penggunaan mobil listrik adalah efisiensi, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa penghematan yang dihasilkan,” katanya.

​Transparansi anggaran menjadi poin krusial mengingat publik berhak mengetahui perbandingan biaya operasional antara kendaraan konvensional dengan unit listrik yang baru disewa tersebut.

​”Harus ada hitungan matematis yang transparan agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan Rp14 miliar ini benar-benar menghasilkan efisiensi,” ujarnya.

​Zainul juga menyoroti infrastruktur pendukung di lapangan yang dianggap belum memadai, mulai dari ketersediaan stasiun pengisian daya hingga kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

​”Kalau ekosistemnya belum siap, maka kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam operasional pemerintahan,” katanya.

​Persoalan lain yang disorot adalah penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan birokrasi yang dituding hanya menjadi slogan manis tanpa bukti keterbukaan proses seleksi.

​Firdaus menganggap penilaian pejabat selama ini dilakukan secara sepihak oleh pemangku kebijakan tanpa memaparkan indikator serta hasil skor kepada khalayak umum.

​”Ada beberapa pejabat yang tidak mengikuti beauty contest, tetapi justru dilantik menduduki jabatan strategis,” ujarnya.

​Ketimpangan prosedur ini dianggap mencederai nilai profesionalitas ASN karena terdapat figur bermasalah dengan hukum yang justru tetap diberikan posisi penting di lingkup pemerintahan.

​”Di satu sisi meritokrasi dikampanyekan, tetapi di sisi lain orang bermasalah justru tetap bertahan menempati posisi penting,” tegasnya.

​Organisasi kepemudaan ini turut menagih realisasi janji program strategis seperti Desa Berdaya hingga NTB Connected yang hingga kini progresnya dianggap masih sangat jalan di tempat.

​”Jangan kira publik diam, kami sedang mencatat, menghitung, dan menunggu waktu,” pungkasnya.*