Mataram, Poroslombok – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melaksakan diskusi publik bertajuk “Arus Mudik Ditengah Covid-19, Apakah Karena Rindu?” bertempat di Aula Sangkereang, Kantor Gubernur NTB, Jum’at (7/5/21)
Diskusi yang diinisiasi oleh Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) tersebut, menghadirkan narasumber Kapolresta Mataram diwakili Putu Sudiarta Kasubnit Dikyasa, Dishub NTB diwakili oleh Mahmud Abdullah Kabid angkutan jalan, Hj. Darwah Yanti Perwakilan Sekda Provinsi NTB.
Selain itu, diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah mahasiswa dari berbagai Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan diantaranya, PMKRI, GMKI, IMM dan HIMMAH NW.
Pada Kesempatan itu, pemateri pertama, Putu Sudiarta Kasubit Dirlantas Polresta Mataram menyampaikan, salah satu bentuk pengaturan lalu lintas di kota Mataram dengan membuat pos jaga di berbagai titik yang ada di kota Mataram.
“Antisipasi mobilisasi warga menjelang lebaran ini, Polresta Mataram akan membuat pos jaga di berbagai titik wilayah hukum,” ujar Putu Sudiarta pada diskusi tersebut
Ia menegaskan, Polresta Mataram akan melakukan kordinasi dengan seluruh kapolsek-kapolsek yang ada di wilayah Polresta Mataram.
“Polresta Mataram akan koordinasi dengan seluruh Kapolsek di mataram untuk tetap turun ke kampung-kampung untuk memberikan himbauan kepada masyarakat,” ungkapnya
Pada kesempatan yang sama, pemateri ke-dua, Kabid Angkutan Jalan Dishub NTB Mahmud Abdullah mengungkapkan, bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepada seluruh kepala daerah di NTB untuk memberikan mudik kepada masyrakat, namun ditarik kembali karena tidak sejalan dengan SE satgas penanganan covid-19 No 13 Tahun 2021.
Untuk merespons edaran tersebut, Kata Mahmud Abdullah, kemudian pemerintah Daerah mengeluarkan SE Nomor 550/05/Kum tentang penyelenggaraan mudik Hari raya idul Fitri 1442 H.
“Untuk menindaklanjuti edaran tersebut, kami di Dishub melakukan rapat dengan sejumlah OPD dan para maskapai transportasi udara, darat, laut dan Polda NTB untuk membahas teknis arus lalulintas mudik di tengah Pandemi Covid-19,” ungkapnya
Sehingga dalam rapat tersebut, kata Mahmud Abdullah, semua transportasi baik udara dan laut di tutup mulai dari 7 Mei jam 12:00 Wita. Tapi ada pengecualian yang di perbolehkan untuk orang mati, orang melahirkan, Pengangkatan logistik, dan perjalan Dinas tetap dibuka.
“Kesepakatan kami dalam rapat dengan Polda NTB dan unsur Pemerintah Provinsi menyepakati untuk menutup jalur transportasi mudik, baik udara dan laut, kecuali pengangkatan logistik, orang meninggal, melahirkan, dan perjalanan Dinas Pemerintah,” tegasnya
Keputusan tersebut semata mata untuk mencegah mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB, menurutnya, mengingat virus Corona terus bertambah di India, Jepang, dan indonesia.
Lebih lanjut ia mengatakan, soal rindu yang mengalir yang di sampaikan oleh pak gubernur itu sekarang kita ganti dengan memendam rindu dengan cara tetap berdoa agar kita semua selamat darai bahaya Corona.
Sementara itu, pemateri ketiga HJ. Darmayanti perwakilan Sekda menyampaikan, tugas dan fungsi POL-PP selama Covid-19 di NTB selalu berkerja sama dengan Kapolres, Dinas Perhubungan dan dinas-dinas yang lain.
Menanggapi penyampaian para narasumber, Kabid PPD HMI cabang Mataram, Pahri Rahman saat dihubungi wartawan, Jum’at (7/5/21) ia mengatakan, diskusi publik ini merupakan ruang kritisisme terhadap kebijakan pemerintah daerah soal issu-issu kedaerahan.
“Dalam menuntaskan persoalan yang berkembang tidak hanya dengan edaran-edaran namun harus ada bentuk sosialisasi atau metodologi terapan langsung yang harus di tunjukkan oleh pemerintah,” tegas Pahri sapaan akrab Kabid PPD tersebut
Oleh karenanya, kata Pahri, dengan adanya diskusi publik ini sebagai bentuk kehadiran kami selaku anak muda untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat NTB.
“Saya ucapkan terimakasih pada narasumber yag sudah mewakilkan Bosnya,” ujar Pahri dengan penuh kekecewaan, Karena satu pemateri tidak hadir, bahkan gubernur mewakilkan HJ. Darwah Yanti yang menurutnya tidak faham soal kebijakan.
Inikan kita bahas soal kebijakan, lanjut Pahri, seharusnya di atensi betul untuk hadir apalagi terjadi simpang siur di tengah masyarakat. Dan kami tidak menguntungkan itu semua.
“Makanya saya berharap diskusi ini juga sebagai counter preaming issue yang berkembang,” terangnya (*)
