Mataram – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB melontarkan apresiasi terhadap kinerja strategis Tim Ahli Gubernur (TAG).

Meskipun baru terbentuk pada Agustus 2025 lalu, tim ini terbukti efektif dalam mengawal visi-misi pembangunan daerah.

​Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan mengakui langsung efektivitas tim tersebut. Oleh karena itu, ia memberikan pujian saat meresmikan Sekretariat TAG di Mataram baru-baru ini.

​”Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli gubernur dalam setiap pengawalan kebijakan saya,” tegas Lalu Iqbal di hadapan para kepala OPD.

​Solusi P3K hingga Program Desa

Salah satu apresiasi datang dari Kepala BKD NTB, Tribudiprayitno atau yang akrab menyapa dengan panggilan Yiyit. Ia menilai TAG membawa pola pikir out of the box yang membantu memecahkan kebuntuan birokrasi. Sebagai contoh, tim ini berhasil memberikan solusi terkait penanganan P3K paruh waktu di SMA/SMK.

​”TAG memberikan telaah dan kajian matang. Alhasil, kami bisa memperkuat tugas dan fungsi dalam memecahkan berbagai persoalan,” kata Yiyit.

​Selain itu, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, juga mengaku sangat terbantu. Pasalnya, TAG turut mengawal persiapan program prioritas ‘Desa Berdaya’ yang memiliki tantangan cukup berat.

​”Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan jalan keluar bagi kami,” ujar Lalu Hamdi, Rabu (4/2/2026).

​Optimisme PAD 2026 Melonjak

Selanjutnya, di sektor keuangan, TAG terlibat aktif membantu Bappenda NTB dalam menyempurnakan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Berkat pendampingan ini, Mantan Kepala Bappenda NTB, Fathurrahman, meyakini PAD NTB tahun 2026 akan naik signifikan.

​”Cara berpikir anggota TAG membuat Bappenda lebih kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi,” ungkap Fathurrahman yang kini menjabat Kepala BPSDM.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala BKAD NTB Nursalim juga merasakan dampak positif. Ia menyebut kehadiran tim ahli sangat mempermudah proses penataan aset serta pemetaan perencanaan fiskal daerah.

​Bukan ‘Birokrasi Tandingan’

Di sisi lain, Koordinator TAG Adhar Hakim menegaskan bahwa timnya tidak mengambil alih tugas-tugas OPD. Mantan Kepala Ombudsman NTB ini menjelaskan bahwa TAG hadir sebagai mitra untuk mengatasi hambatan (bottle neck).

​”Kami hanya membantu OPD menerjemahkan visi misi Pak Gubernur. Oleh sebab itu, kami tidak menjalankan pelayanan publik layaknya OPD,” jelas Adhar.

​Sebagai informasi, TAG memperkuat diri dengan 15 anggota yang memiliki latar belakang mumpuni. Anggota tim tersebut terdiri dari guru besar, mantan birokrat senior, hingga eks tenaga ahli lembaga internasional. Saat ini, seluruh anggota tim bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur NTB

(PorosLombok)