PorosLombok.com (OPINI) – Dalam dialektika kenegaraan, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin kejujuran sebuah rezim terhadap rakyatnya. Belakangan ini, ruang publik dibanjiri narasi asupan nutrisi pelajar berlabel cuma-cuma yang menabrak logika konstitusi kita.

​Fenomena ini menuntut kita bersikap kritis. Di balik kemasan kedermawanan negara, terdapat hak rakyat dari tetesan keringat pajak. Sering kali anggaran diklaim seolah hadiah pribadi penguasa, padahal itu amanah fiskal yang wajib dikelola demi publik.

​Sebagai mantan kepala daerah, saya memandang istilah gratis adalah penyesatan intelektual yang harus dihentikan. Tidak ada satu rupiah pun uang negara jatuh dari langit. Semuanya bersumber dari rakyat yang taat memenuhi kewajiban fiskal mereka sendiri.

​Menyebut gizi siswa sebagai gratisan adalah pengabaian martabat rakyat sebagai pemilik sah anggaran belanja negara. Rakyat adalah pemegang hak yang berdaulat, bukan sekadar penerima belas kasihan atau objek kedermawanan politik dari pihak penguasa.

​Diksi memiliki nyawa. Istilah program makan siang jauh lebih jujur dan bermartabat daripada janji gratisan yang bombastis. Pemerintah harus berani memotret realitas tanpa polesan retorika yang justru mengaburkan aspek transparansi anggaran negara.

​Kejujuran bahasa adalah awal kepercayaan publik yang sehat. Rakyat perlu tahu hak mereka dikelola dengan benar. Negara yang dibiayai rakyat harus melayani secara tulus tanpa label yang menyesatkan logika berpikir masyarakat luas pada saat ini juga.

​Kegelisahan saya menukik saat melihat teknis kebijakan ini menyimpang ke arah komersialisasi masif. Ada kecenderungan berbahaya di mana gizi anak ditarik ke pusaran ekonomi transaksional layaknya sebuah proyek fisik infrastruktur pada umumnya saja.

​Menjadikan isi perut siswa sebagai komoditas proyek pihak ketiga adalah ironi yang mencederai nilai manusiawi. Pendidikan harus steril dari perburuan rente kebutuhan dasar, terutama yang menyangkut masa depan biologis generasi muda masa depan kita.

​Belajar dari praktik internasional, nutrisi sekolah harus jadi tanggung jawab langsung satuan pendidikan. Desentralisasi memberi otonomi sekolah mengelola kebutuhan secara mandiri serta transparan tanpa sekat birokrasi yang terlalu panjang sekali.

​Mandat langsung kepada sekolah jauh lebih efisien. Ini menjamin anggaran rakyat menjadi makanan berkualitas, bukan menguap menjadi keuntungan pihak ketiga yang sering kali tidak memiliki ikatan emosional dengan lingkungan sekolah di daerah lokal.

​Sudah saatnya berhenti memproyekkan urusan biologis anak. Jika proyek jalan raya itu wajar, tidak untuk gizi siswa. Penguatan fasilitas dapur mandiri sekolah harus menjadi fokus utama agar mereka mampu mandiri secara bersih, sehat, dan higienis.

​Pengalihan tanggung jawab ke pihak eksternal menciptakan ketergantungan dan bengkaknya biaya operasional. Dana yang terselamatkan dari birokrasi bisa dialokasikan untuk meningkatkan porsi gizi yang diterima oleh para murid di setiap ruang kelasnya.

​Strategi humanis adalah memberdayakan kantin sekolah sebagai basis menu bergizi harian. Menghidupkan ekonomi mikro lingkungan pendidikan menjamin kesegaran pangan lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi warga di sekitar lingkungan sekolah-sekolah.

​Pendekatan sederhana ini berdampak besar daripada sistem logistik raksasa yang rentan manipulasi. Melibatkan warga sekolah menciptakan rasa memiliki serta pengawasan sosial yang jauh lebih efektif terhadap kualitas makanan yang akan disajikan nanti.

​Kekhawatiran terhadap alokasi dana ratusan triliun rupiah tentu punya alasan kuat. Kalkulasi fiskal yang matang adalah harga mati agar ambisi politik sesaat tidak merusak struktur stabilitas keuangan nasional yang sudah ada sejak lama sekarang ini.

​Jangan sampai negara terjebak lubang utang demi program yang sistemnya penuh kebocoran. Pola transaksional dipaksakan hanya untungkan elite, sementara beban utangnya akan ditanggung generasi yang saat ini sedang kita beri asupan makanan bergizinya.

​Potensi penurunan standar pangan menjadi ancaman nyata jika pengawasan tidak ketat. Integritas distribusi harus dijamin tanpa celah agar tujuan mulia meningkatkan kualitas SDM tidak ternoda sedikit pun oleh praktik-praktik koruptif gaya lama kita.

​Pengawasan lapangan bukan hanya tugas aparat, tapi butuh peran aktif masyarakat. Setiap porsi yang dihidangkan harus mencerminkan penghormatan negara, bukan sekadar menggugurkan kewajiban dalam laporan pertanggungjawaban administratif di atas kertas.

​Kualitas bahan baku wajib melewati seleksi ketat guna hindari produk pangan rusak. Pemantauan intensif di dapur sekolah adalah syarat mutlak menjaga kepercayaan publik terhadap program yang sangat vital bagi masa depan bangsa Indonesia tercinta ini.

​Jangan biarkan ruang bagi kelalaian yang merusak kesehatan siswa. Kegagalan menjaga mutu pangan adalah pengkhianatan masa depan. Integritas pengadaan adalah ujian moral bagi pemerintah untuk membuktikan kepedulian yang nyata pada seluruh rakyatnya.

​Transparansi rupiah adalah benteng terakhir melawan pemburu rente proyek jumbo. Model tender di sektor pangan adalah kesalahan manajemen yang hanya memicu pembengkakan biaya yang tidak perlu bagi kas negara yang sedang cukup terbebani beban utang.

​Etika publik menuntut dana ini bersih dari bagi-bagi jatah proyek. Pemangku kepentingan harus sadar ini bukan sekadar angka APBN, melainkan tentang taruhan masa depan fisik dan intelektual bagi jutaan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang.

​Mari kembalikan program gizi pada khittah pelayanan bermartabat. Gizi siswa bukan soal kenyang, tapi soal negara menghormati rakyatnya dengan menyajikan keadilan di atas setiap meja makan sekolah sebagai bentuk bakti yang paling nyata dan jujur.

​Oleh: H.Moh Ali Bin Dahlan
(Mantan Bupati Lombok Timur dua periode)
Suryawangi, Sabtu (14/Maret 2026)