Oleh Dr. H. Mugni Sn., M.Pd., M.Kom.
————————————————————
PorosLombok.com—Sikap ragu dan perdebatan yang kerap muncul terkait peringatan Hari Jadi Kabupaten Lombok Timur mencerminkan perlunya penguatan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Payung Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 secara sah telah mengunci tanggal 31 Agustus 1895 sebagai tonggak sejarah resmi daerah ini menjelang akhir Agustus 2026.
Penetapan tanggal lahir daerah tersebut bukanlah produk instan, melainkan hasil dari rangkaian kajian ilmiah dan proses regulasi yang panjang. Pembahasannya dimulai dari telaah staf pada tahun 2012 hingga berlanjut ke seminar akademis yang melibatkan budayawan, sejarawan, serta para pakar.
Konsistensi lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Wathan yang rutin memperingati miladnya hingga menginjak usia ke-91 tahun menjadi teladan penting bagi pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah disahkan bersama merupakan cermin kedewasaan birokrasi dalam merawat memori kolektif masyarakat.
Keberadaan penetapan sejarah yang usianya mendahului kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hal lumrah dalam penataan daerah di Indonesia. Daerah lain seperti Bima, Dompu, hingga Jakarta juga memelihara identitas historisnya tanpa mengurangi rasa nasionalisme.
Secara teknis yuridis, Perda Nomor 1 Tahun 2013 menandai keberadaan Lombok Timur dalam struktur pemerintahan sejak era lampau. Oleh karena itu, seluruh tata naskah dinas dan publikasi resmi pemerintah daerah sepatutnya seragam menggunakan istilah Hari Jadi Lombok Timur.
Dalam rekam jejaknya, pelaksanaan peringatan ini sempat berjalan baik pada perayaan ke-124 tahun 2019 sebelum akhirnya mengalami kekosongan pada tahun-tahun berikutnya. Keberlanjutan sebuah kebijakan daerah idealnya tidak terpengaruh oleh dinamika pergantian kepemimpinan birokrasi.
Wacana untuk mengubah atau memperdebatkan kembali payung hukum yang sudah ada justru menyerap energi birokrasi secara tidak produktif. Kepastian regulasi sangat dibutuhkan agar perhatian pemerintah daerah dapat terfokus pada program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Peringatan momen historis daerah semestinya dirancang matang sebagai kalender tahunan yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Perencanaan program yang berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya akan menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Pengalaman dari berhentinya beberapa studi strategis seperti Daerah Otonomi Baru Kota Selong dan optimalisasi Pelabuhan Teelong-Elong menjadi pelajaran berharga. Keberlanjutan perencanaan pembangunan sangat penting agar alokasi anggaran daerah memberikan manfaat jangka panjang.
Prinsip tata kelola yang baik mengisyaratkan bahwa program bernilai positif dari masa sebelumnya perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, bukan untuk menghentikan program yang pada dasarnya dibutuhkan oleh publik.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan besar di Indonesia selalu merawat momentum sejarahnya sebagai sarana memperkuat tali silaturahmi. Pemerintah daerah dapat mengambil nilai positif tersebut untuk mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Lombok Timur.
Format perayaan yang memadukan pentas seni budaya dan pameran ekonomi kerakyatan memiliki nilai strategis yang tinggi. Pekan Pesona Gumi Selaparang contohnya, terbukti memberikan ruang bertumbuh bagi para pelaku usaha kecil dan menengah lokal.
Penguatan literasi sejarah daerah juga memerlukan kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi riset dan pembukuan karya sejarah agar menjadi bahan bacaan berharga bagi generasi mendatang.
Panggung kebudayaan dalam rangkaian perayaan hari jadi merupakan momentum tepat untuk memberdayakan potensi seniman dan budayawan lokal. Alokasi sumber daya daerah dapat difokuskan pada pengembangan bakat-bakat seni lokal agar karya mereka semakin berkembang.
Pelibatan masyarakat melalui kegiatan berbasis gotong royong juga menjadi bagian penting dalam membangun rasa memiliki terhadap daerah. Kegiatan partisipatif dari tingkat desa dapat menghadirkan kemeriahan yang inklusif sekaligus efisien dari sisi penggunaan anggaran.
Dukungan dari tingkat desa dan kelurahan dalam menyemarakkan perayaan daerah menunjukkan besarnya semangat kebersamaan warga. Tradisi lokal yang diangkat ke level kabupaten menjadi sarana efektif dalam memperkuat identitas budaya daerah.
Rangkaian acara kebudayaan yang dikemas secara kolosal dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata dan ruang tasyakuran bersama. Kehadiran tradisi ini sangat potensial untuk dijadikan agenda tahunan yang dinanti oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lombok Timur membutuhkan kejelasan arah dalam memelihara tradisi dan sejarahnya sebagai pijakan melangkah ke depan. Peringatan hari jadi harus dimaknai sebagai momentum evaluasi pembangunan dan perumusan langkah strategis daerah secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melangkah bersama dalam mengimplementasikan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Kepastian hukum dan kepatuhan pada aturan menjadi dasar penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang stabil.
Pada akhirnya, komitmen untuk menghargai sejarah dan menjalankan regulasi secara konsisten akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama dalam mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju dan berdaya saing.
