Lombok Timur, PorosLombok.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menata ulang birokrasi terbentur kenyataan. Sejumlah pejabat eselon II yang bukan dari kalangan pendukung pasangan Bupati-Wakil Bupati Haerul Warisin dan H.M. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin), masih bergeming di kursi mereka.

Satu-satunya mutasi yang dilakukan sejauh ini hanyalah pemindahan Dr. H. Mugni ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Itu pun hanya untuk menggantikan pelaksana tugas sebelumnya, tanpa perubahan level eselon.

Pemerintah daerah sebenarnya ingin membuka ruang promosi bagi ASN yang dianggap berkontribusi memenangkan pasangan Iron-Edwin. Namun keinginan itu terganjal oleh regulasi yang mengharuskan pejabat menyerahkan surat pengunduran diri bermaterai jika ingin dipromosikan ke jabatan strategis.

“Hingga kini tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur,” ujar pengamat kebijakan publik, Roma Hidayat, saat ditemui di Selong, Rabu (21/5).

Kondisi tersebut membuat munculnya opsi alternatif: mendorong para pejabat tersebut mengajukan mutasi ke luar daerah, baik ke pemprov NTB maupun kementerian. Tapi langkah ini justru menyimpan risiko politik yang tak kecil.

“Hati-hati, ini bisa jadi jebakan Batman,” tegas Roma.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan mundur bisa saja dibaca sebagai sinyal ketidaksetiaan terhadap pemerintahan baru. Akibatnya, mereka bisa kehilangan jabatan di daerah, sementara posisi di luar belum tentu tersedia.

“Kalau sudah begitu, punai di tangan pun bisa lepas. Karier melayang, jabatan pun hilang,” katanya.

Menurutnya, jika niat pemerintahan Iron-Edwin tulus ingin membantu pejabat tersebut berkembang di luar daerah, maka seharusnya terlebih dahulu ada komunikasi dengan pemprov atau kementerian terkait ketersediaan jabatan.

“Jangan sampai hilang dari Lotim, tapi tak muncul di tempat baru,” kata Direktur Eksekutif ADBMI NTB itu.

Roma menilai, saat ini baik pemerintah maupun pejabat harus saling menahan diri. Di satu sisi, ASN jangan terlalu ambisius ingin memegang posisi strategis. Di sisi lain, pemerintah tidak boleh terlalu memaksakan kehendak dengan menabrak aturan demi mengakomodasi pendukung.

“Kalau semua pihak menuruti nafsu, maka meritokrasi hanya akan jadi jargon,” katanya.

Soal mutasi eselon III yang telah dilakukan, Roma memberikan catatan kritis. Ia menilai langkah tersebut merupakan awal yang baik, meskipun tidak seluruhnya sejalan dengan semangat profesionalisme birokrasi.

“Dulu katanya guru akan dikembalikan ke fungsional, tapi malah dilantik jadi pejabat struktural,” bebernya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah harus mendapatkan informasi menyeluruh sebelum melantik pejabat. Jika informasi yang diterima sepotong-sepotong, keputusan yang diambil bisa menimbulkan kegaduhan.

“Jangan biarkan para pembisik menggiring bupati pada keputusan yang keliru,” ujarnya serius.

Roma menyentil janji kampanye SMART yang mengusung sistem meritokrasi dalam birokrasi. Sistem ini, katanya, hanya bisa berjalan jika didukung data valid, indikator objektif, serta bebas dari intervensi pribadi dan politik.

“Di sinilah tantangannya, karena yang paling sulit adalah membebaskan proses itu dari kepentingan,” katanya.

Ia mengibaratkan situasi birokrasi saat ini seperti klub sepak bola papan atas. Setiap pelatih pasti ingin merombak timnya, menentukan siapa yang jadi pemain inti, cadangan, hingga yang harus pindah klub.

“Yang membedakan, pelatih-pelatih itu pakai riset, statistik, dan data performa sebelum menentukan starting eleven,” jelasnya.

Roma mempertanyakan sejauh mana Pemkab Lotim benar-benar menerapkan sistem merit. Ia menilai publik belum pernah menerima informasi lengkap tentang asesmen kinerja para pejabat, termasuk data SKP, integritas, dan rekam jejak etika mereka.

“Kalau ada rapor kinerja, kita akan tahu siapa yang nilainya merah dan wajar diganti,” katanya.

Lebih jauh, Roma menegaskan bahwa bupati tidak punya kewenangan mendorong pejabat ke jabatan provinsi atau pusat. Hal itu sepenuhnya diatur oleh UU ASN dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan PNS.

“Kalau bupati janji bisa bantu, itu artinya pakai ordal alias orang dalam,” tukasnya.

Ia menutup dengan peringatan keras: penggunaan jalur istimewa itu memang menggoda, tapi sangat rentan dan penuh risiko. Banyak pejabat yang pernah coba, tapi justru terjebak, karier tak berkembang, dan akhirnya pensiun dalam kekecewaan.

(*/porosLombok)