Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti Canangkan Revitalisasi Massal Sekolah Rusak

Mendikdasmen Abdul Mu'ti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan di SMKN 1 Sikur. Pemerintah pusat menargetkan pembenahan puluhan ribu sekolah rusak lewat skema swakelola.

PorosLombok.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meresmikan program strategis revitalisasi satuan pendidikan nasional di SMKN 1 Sikur, Lombok Timur, Minggu (17/5/2026).

​Agenda besar yang mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi tingkat provinsi. Langkah nyata ini menjadi tonggak awal penataan infrastruktur kelas secara menyeluruh.

​”Kami sedang melakukan pendataan kembali sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti,

​Abdul Mu’ti memaparkan bahwa perbaikan sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik mendesak dilakukan. Akurasi input dari operator sekolah menjadi kunci utama agar usulan fisik masuk ke dalam skala prioritas kementerian.

​Pihaknya mengakui keterbatasan anggaran publik memicu adanya jeda waktu pengerjaan proyek di daerah. Banyaknya fasilitas belajar yang aus membuat antrean realisasi bantuan di pusat berjalan cukup panjang.

​”Tahun 2025 kita sudah berhasil membangun 16.167 satuan pendidikan secara nasional,” katanya.

​Pemerintah pusat menetapkan target pembenahan awal untuk 11.744 sekolah pada kalender anggaran periode tahun berjalan ini. Angka tersebut dipastikan melonjak tajam setelah penambahan pagu fiskal disetujui.

​Manajemen kementerian tengah memproses pengajuan dana belanja tambahan ke pihak Kementerian Keuangan. Langkah berani ini menargetkan perluasan cakupan intervensi fisik hingga menyasar puluhan ribu lokasi baru.

​”Kami mengajukan anggaran biaya tambahan sesuai arahan Presiden untuk 60.000 sekolah,” jelasnya.

​Jika usulan modal tambahan tersebut disetujui, maka total target pembenahan bangunan sekolah akan menyentuh angka akumulatif 71.744 unit. Skema pengerjaan dipastikan tetap menggunakan jalur non-kontraktor.

​Model swakelola dipilih karena anggaran negara dikirim langsung ke rekening pihak sekolah tanpa perantara. Kepala sekolah memegang kendali penuh sekaligus tanggung jawab mutlak atas mutu bangunan.

​Sistem mandiri ini terbukti memotong rantai birokrasi sehingga durasi pengerjaan menjadi jauh lebih kilat. Kualitas hasil akhir konstruksi juga dinilai lebih kokoh dan sesuai ekspektasi pengajar.

​Pendekatan ini juga sukses menghidupkan sektor ekonomi riil di sekitar lokasi proyek lewat penyerapan kuli bangunan lokal. Toko material bangunan dan pelaku UMKM makanan ikut ketiban untung secara instan.

​Pusat saat ini memfokuskan alokasi dana darurat untuk memulihkan gedung sekolah yang hancur akibat terjangan bencana alam di Pulau Sumatra. Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal juga masuk radar utama.

​”Insyaallah di akhir tahun 2028 semua sekolah yang rusak selesai dibangun pemerintah,” pungkasnya.*

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU