Lombok Timur, PorosLombok.com –
Menyusul keluhan guru tidak tetap (GTT) terkait rasionalisasi honor yang diterima, Pj. Bupati Lombok Timur menggelar rapat terbatas bersama Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama jajarannya yang berlangsung di ruang kerjanya, Selasa (12/12).
Pj. Bupati H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengurangi jumlah standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut, karena bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para GTT yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu sehingga tidak boleh ada pengurangan.
Akan tetapi kata dia, honor GTT yang bersumber dari dana APBD ini akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu, untuk kemudian sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarkan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun.
“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024, Mohon persoalan ini agar dapat segera dituntaskan.” pesannya.
Ia menjelaskan bahwa, Kepala Dinas Dikbud Izzuddin, pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Rp.12.271 miliar lebih melalui dana APBD Lombok Timur untuk membayar honor 1.699 GTT dan 1.001 insentif sekolah swasta. Akan tetapi ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri dan sekolah yang dana BOSnya di bawah Rp. 50 juta yang harus dibayarkan, atau terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 1,2 miliar. Itulah yang menjadi alasan dilakukannya rasionalisasi.
Namun begitu, sesuai hasil rapat ia berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran honor sesuai standar dan jumlah yang telah ditetapkan di awal. (*)
