PorosLombok.com — Perum Bulog Kantor Cabang Lombok Timur menggelar rapat evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 di Lesehan Purnama, Desa Tanak Maik, Masbagik, Selasa (28/9/2026).
“Kecamatan Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September,” kata Pimpinan Bulog Cabang Lombok Timur, Wida Pusparanti.
Pertemuan penting yang mengumpulkan Forum Komunikasi Kepala Desa dan perwakilan kecamatan ini dilaksanakan persis dua hari sebelum masa pendistribusian beras resmi berakhir pada 30 September mendatang.
“Yang menjadi poin utama yaitu terkait permasalahan desil, di mana di lapangan masalah desil ini kan menjadi isu yang sangat dinamis ya,” ujarnya.
Agenda utama rapat evaluasi tersebut membahas secara tajam polemik penarikan sisa stok beras di lapangan yang terhambat akibat ketidaksesuaian indikator pembatasan desil masyarakat.
“Baik terkait pembagiannya, selain itu berdampak pada adanya penarikan sisa bantuan pangan yang tidak tersalurkan karena terkendala oleh desil tadi,” jelajahnya.
Lewat forum diskusi ini, pengelola stok pangan bersama jajaran kepala desa menyusun naskah laporan khusus untuk dikirimkan secara berjenjang kepada instansi dinas terkait.
“Beberapa poin yang hari ini dipagarkan adalah akan dilakukan upaya atau bersama-sama kita akan merumuskan laporan ke dinas terkait secara berjenjang,” terangnya.
Rapat mendapati temuan bahwa pengelompokan desil lima hingga sembilan tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan sehingga memicu benturan aturan dengan warga penerima.
“Yaitu kendala-kendala bahwa desil di masyarakat itu ternyata tidak sesuai, tidak dapat menggambarkan kondisi real masyarakat,” tegasnya.
Penyelenggaraan evaluasi bersama ini menjadi wadah penyaluran aspirasi para kepala desa dan lurah yang terkena dampak langsung dari gejolak sosial akibat batasan administrasi tersebut.
“Dan ini tidak hanya berdampak pada Bulog tapi juga berdampak pada Bapak-Bapak Kepala Desa, Bapak-Bapak Lurah selaku pemimpin di tingkat desa,” paparnya.
Memasuki sesi pembahasan teknis acara evaluasi, perwakilan kepala desa menyoroti skema aturan desil baru yang diterapkan pada periode penyaluran bantuan kali ini.
“Tapi ya itu kendalanya, karena ini kan peraturannya baru, desil ini baru ada di penyaluran yang kali ini,” kata perwakilan Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur.
Forum evaluasi mencatat bahwa kejutan perubahan aturan di tingkat pusat ini menciptakan dinamika serta kebingungan di tengah masyarakat desa penerima manfaat.
“Pembatasan desil itu yang pasti masyarakatnya kaget, macam-macam gitu,” tuturnya.
Rapat evaluasi lintas lembaga ini akhirnya menyepakati penyamaan persepsi serta penetapan arah penyusunan rekomendasi resmi agar persoalan bantuan pangan segera teratasi.
“Sehingga kita hari ini perlu menyamakan persepsi dan kemudian ke arah mana kita harus membuat laporan-laporan itu,” pungkasnya.*
