LOTIM – PorosLombok.com | Nama kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Izzudin, kerap menghiasi pemberitaan dan membuat heboh jagad dunia maya. Pasalnya, beberapa kebijakan sang kadis selalu menjadi polemik yang tak jarang menjadi pemicu protes berbagai pihak yang merasa dirugikan.
Bahkan kalimat copot kadis dikbud Lombok Timur mulai digemakan oleh beberapa aliansi mahasiswa sebagai tuntutan atas kondisi yang terjadi. Tak kunjung ada sinyal pencopotan, berbagai pemberitaan pun bermunculan dengan narasi seakan Pj Bupati tak punya nyali untuk mencopot sang kadis.
Lalu benarkah Pj Bupati tak bernyali, ataukah ada aturan yang tidak boleh dilangkahi? Untuk mendapatkan jawabannya, berikut poroslombok.com memberikan ulasannya.
Pj Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp memberikan penjelasan khas birokrat yang selalu berpedoman pada aturan. Dikatakannya, bahwa sesungguhnya dalam Birokrasi Pemerintahan tidak mengenal diksi bernyali atau tidak.
Karna, sambung pria yang karib disapa Kak Ofik itu, esensi Pemerintahan itu adalah soal kewenangan. Itu artinya bahwa setiap keputusan atau pun kebijakan yang diambil, harus berdasarkan kewenangan yang diikat oleh aturan.
“Pastinya kami belum punya kewenangan untuk itu (mutasi-red),” kata Juaini Taofik menjawab poroslombok, Kamis (21/12/2023).
Namun begitu, Juaini Taofik yang dikenal memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang tinggi itu tak lantas mengabaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dari hati yang paling dalam ia menyatakan menerima dan menghargai semuanya.
“Semua aspirasi kami hargai dan kami agregasi sesuai batasan kewenangan,” imbuhnya.
Ia menyebut, sesuai Permendagri No 4 tahun 2023, dari 4 kewenangan yang tidak boleh dilaksanakan secara serta merta itu adalah mutasi di lingkungan Pemkab.
karena itu, melalui kesempatan ini ia menyampaikan harapan dan pesan kepada semua Pejabat dan ASN Lombok Timur untuk tetap tenang dan fokus menuntaskan pekerjaan akhir tahun dan menyiapkan pekerjaan awal tahun.
Meski tak disampaikan secara eksplisit, namun pesan tersebut menyiratkan bahwa Pj Bupati menginginkan agar Pejabat Lombok Timur di bawah kendalinya untuk selalu fokus meningkatkan kinerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tidak kemudian terganggu oleh hal-hal di luar kewenangan.
“Kerja-kerja Birokrat harus memilih kerja yang berdampak kepada peningkatan kepuasan Publik,” tutupnya singkat.
(Anas/PL)
