(Lombok Timur, PorosLombok.com)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama BKKBN RI Pusat mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Rumah Data Kependudukan (RDK) di Kampung KB Samanu, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Rabu (04/09).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, (DALDUK) Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., mengatakan, Desa Rensing Raya dipilih sebagai lokasi RDK karena menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan data kependudukan. “Kami melihat bahwa Desa Rensing sudah cukup baik dalam memanfaatkan data untuk pembangunan. Ini menjadi alasan utama pemilihan desa ini,” ujar Bonivasius di lokasi acara.
Menurut Bonivasius, program RDK bertujuan untuk menyediakan data akurat yang penting bagi perencanaan pembangunan desa. Data yang tepat akan membantu pelaksanaan program desa menjadi lebih efektif dan efisien. “Harapannya, program ini bisa menjadi dasar dialog dengan masyarakat dan kader untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kelebihan di desa,” tambahnya.
Selain itu, Bonivasius menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan RDK. “Konvergensi antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar program-program prioritas nasional dapat tercapai dengan baik,” jelasnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan RDK oleh aparatur desa. Bonivasius berharap, dialog dengan kader dan pakar dapat menemukan solusi perbaikan yang dibutuhkan desa. “Kami ingin memastikan bahwa RDK ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa,” ujar Bonivasius.
Kepala Desa Rensing, dalam laporannya, menyebutkan bahwa Kampung KB di desa tersebut telah berdiri sejak 2016. “Kami berharap dukungan ini bisa berlanjut agar program ini bisa berkembang ke tingkat provinsi, bahkan nasional,” harap Kepala Desa.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang turut serta dalam proses evaluasi. Kehadiran mereka menandakan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menyukseskan program RDK.
Bonivasius berharap semangat para kader di Desa Rensing dapat menjadi inspirasi bagi desa lain. Ia mengapresiasi semangat kader-kader yang telah bekerja keras dalam memanfaatkan data kependudukan secara optimal. “Semangat ini harus menjadi contoh bagi desa-desa lain,” katanya.
Dengan adanya program RDK, diharapkan Desa Rensing dan desa lainnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data. Bonivasius optimis bahwa upaya ini akan mendukung pencapaian program prioritas nasional dalam jangka panjang.
Program RDK ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap monitoring dan evaluasi, tetapi juga terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
(Arul/PorosLombok)
