Lombok Timur, PorosLombok.com – Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, Ir. H. Edwin Hadiwijaya, blak-blakan soal skema penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Hal tersebut disampaikan Dalam acara Diskusi Fokus Lotim pada Sabtu malam (1/2). Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi beban besar bagi daerah.
“Kunci utama adalah kesejahteraan! Tapi bagaimana kita mau sejahtera kalau APBD saja tidak cukup?” tegas Edwin di hadapan para peserta diskusi.
Menurutnya, perubahan aturan dari pemerintah pusat semakin deras. Dari pemilu hingga keluarnya instruksi presiden, semua berimbas pada keuangan daerah. Bahkan, pemerintah daerah kini diwajibkan memangkas anggaran untuk menyesuaikan kebijakan baru.
“Kita harus menyesuaikan lagi! Padahal DPRD dan Pemda sudah menetapkan anggaran November lalu, eh, 19 Desember langsung di-stop! Sekarang harus direvisi lagi. Ini tantangan besar!” cetusnya.
Tak hanya itu, Edwin membeberkan data mengejutkan: Lombok Timur masih memiliki 14.547 tenaga honorer, terdiri dari 9.507 pegawai lama dan hampir 3.000 yang akan mengikuti ujian pada April mendatang.
“Kita tahunya ASN itu cuma PNS dan PPPK, tapi sekarang tiba-tiba ada PPPK paruh waktu! Untung bukan PPPK waktu telu, loh! Dan lebih parahnya, biayanya dibebankan ke daerah! Ada delapan akun anggaran yang harus kita sesuaikan tahun depan,” ungkapnya.
Meski demikian, Edwin tetap optimistis. Ia menilai pemerintahan saat ini telah meletakkan dasar yang kuat dengan capaian IPM 80% dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.
“Tinggal bagaimana kita bertahan dan meningkatkan capaian ini! Kita tidak boleh kalah dengan aturan yang berubah-ubah!” tandasnya.
Arul | PorosLombok
