Lombok Timur, PorosLombok.com – Ketua Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Rusliadi, memberikan kritik tajam terhadap pemerintahan yang akan datang dalam Diskusi Fokus Lotim. Diskusi ini dihadiri Pj Bupati Lotim, Wakil Bupati Terpilih Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dan Ketua DPRD Lotim.Sabtu malam (1/2).

Rusliadi, yang juga wartawan Suara NTB, menegaskan bahwa kritik dari media seharusnya diterima sebagai masukan, bukan dianggap sebagai serangan.

“Kritik itu ibarat mencubit tapi tidak bikin sakit. Jangan diambil hati, apalagi dicuekin. Kalau media tidak kritis, berita jadi hambar dan tidak menarik,” ujarnya.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta di lapangan. Jika kritik ditanggapi dengan baik, kebijakan yang diambil pun akan lebih tepat sasaran.

Selain soal kritik, Rusliadi juga menyoroti masalah data di Lombok Timur yang masih simpang siur. Ia mencontohkan perbedaan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan P3KE yang membuat kebijakan soal kemiskinan menjadi tidak jelas.

“Data kemiskinan ekstrem diklaim 3,2% atau 48.000 jiwa, tapi faktanya bagaimana? Ini harus dibenahi dulu agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi pengelolaan APBD yang dinilai lebih fokus pada belanja ketimbang mencari pendapatan.

“APBD itu harusnya pendapatan dulu, baru belanja. Tapi kita lebih banyak bicara soal belanja tanpa memikirkan dari mana uangnya. Dengan kondisi fiskal Rp3,2 triliun dan PAD hanya 3%, apa kita tidak khawatir Lotim makin miskin?” cetusnya.

Ia juga menyoroti proyek-proyek yang belum berjalan maksimal, seperti alat uji tar untuk industri tembakau, pabrik porang, dan mesin PAD lainnya yang hingga kini belum membuahkan hasil.

Menanggapi pernyataan Rusliadi, Wakil Bupati Terpilih Lotim, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengaku sepakat bahwa kritik media sangat diperlukan.

“Pak Rusli, saya 100% setuju. Media itu pilar keempat demokrasi. Kritik yang disampaikan dengan narasi lebih soft dan puitis tentu akan lebih mudah kami terima,” kata Edwin.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas wartawan agar kritik yang disampaikan lebih berbobot.

“Soal data, kita memang harus pakai sumber yang jelas. Sesuai aturan, satu-satunya sumber resmi adalah BPS. Tapi jika ingin ambil dari desa, harus ada tenaga yang benar-benar bisa mengolah data dengan baik,” tambahnya.

Edwin menegaskan bahwa ke depan, Pemkab Lotim harus lebih serius dalam mengelola data dan menggali potensi PAD agar kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar wacana.

“Kalau mau Lotim maju, ya harus kerja serius, bukan cuma janji-janji,” pungkasnya.

Arul | PorosLombok