(PorosLombok.com) – Dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan lembaga perwakilan nasional mencoreng wajah demokrasi dan melukai harga diri masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua senator asal daerah ini ikut disebut dalam laporan yang kini jadi sorotan publik.
Ketua Pemuda Berdaya NTB, Habib AR Asry, menyebut dugaan keterlibatan wakil NTB dalam pusaran kasus suap itu sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Menurutnya, kasus ini menjadi tamparan keras bagi upaya membangun politik bersih di daerah.
“Ini bukan sekadar isu nasional, tapi sudah menyentuh identitas dan harga diri masyarakat NTB. Jika dugaan itu benar, maka ini bentuk pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan rakyat,” kata Habib kepada wartawan, Sabtu (27/9).
Kasus ini mencuat usai laporan mantan staf lembaga tersebut, Fithrat Irfan, yang mengaku ada praktik pembagian uang kepada 95 anggota. Uang itu diduga diberikan secara door to door untuk melancarkan pemilihan pimpinan. Nilainya disebut mencapai 13.000 dolar AS per orang.
Nama dua senator asal NTB ikut disebut menerima aliran dana tersebut. Meski belum ada klarifikasi resmi, masyarakat di daerah bereaksi keras.
Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB bahkan menggelar aksi damai di depan kantor perwakilan lembaga tersebut di Mataram. Mereka membentangkan spanduk sepanjang 200 meter bertuliskan “NTB Malu, Senator Korup” sebagai simbol kekecewaan.
“Kami tidak akan berhenti sebelum ada klarifikasi terbuka dan tindakan dari KPK. Rakyat butuh kejujuran, bukan drama politik,” ujar Saidin, Koordinator Koalisi.
Koalisi juga berencana menggelar aksi lanjutan di kampus dan pusat kota. Tuntutannya jelas: KPK segera turun tangan, sementara kedua senator diminta menjelaskan duduk perkara kepada publik.
Habib mengingatkan, NTB sebagai provinsi dengan potensi besar di pariwisata, pertanian, dan budaya, membutuhkan perwakilan politik yang bersih dan kredibel. Ia menilai generasi muda NTB membutuhkan teladan, bukan justru apatisme akibat ulah elit.
“Generasi muda butuh contoh nyata. Kalau pemimpinnya terlibat praktik kotor, apatisme politik akan tumbuh subur. Itu berbahaya bagi masa depan demokrasi,” ujarnya.
Habib pun mendesak kedua senator bersikap terbuka. Jika tidak bersalah, segera gelar konferensi pers, buka rekening pribadi untuk audit, dan bersedia diperiksa KPK. Jika sebaliknya, ia meminta keduanya bertanggung jawab secara moral dan hukum.
“Diamnya mereka justru memperkuat kecurigaan. Ini soal pertanggungjawaban, bukan pencitraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, skandal ini harus jadi pelajaran penting bagi masyarakat NTB untuk lebih selektif memilih wakil rakyat. Bukan sekadar popularitas atau janji kampanye, tapi integritas yang utama.
“Kita harus bangkit dari skandal ini. NTB harus jadi pelopor gerakan politik bersih. Rakyat sendiri harus jadi pengawas utama,” pungkas Habib.
(Redaksi/PorosLombok)
