PorosLombok.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera menyerahkan data rinci terkait pemetaan kondisi infrastruktur jalan di seluruh kawasan daerah pada Sabtu (15/8/2026).
“Kondisi jalan yang bagus berapa persen, yang rusak sedang, hingga rusak parah sedang kita minta datanya dari Bappeda,” ujar Wakil Ketua DPRD Lombok Timur saat ditemui wartawan.
Kehadiran basis data yang presisi sangat krusial agar alokasi anggaran penanganan infrastruktur jalan dapat direncanakan secara terukur, transparan, serta fokus pada target penyelesaian yang jelas. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dikucurkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pendataan ini penting supaya perencanaan anggaran clear dan kita tahu pasti tahun berapa seluruh jalan di Lombok Timur bisa mulus,” kata pimpinan dewan tersebut.
Bentang wilayah Lombok Timur yang sangat luas disertai tingginya jumlah populasi warga diakui membuat jangkauan layanan perbaikan infrastruktur jalan belum mampu menyentuh seluruh pelosok pemukiman. Pemerintah daerah dianggap perlu memetakan ulang skala prioritas agar tidak ada kawasan yang terisolasi dari pembangunan infrastruktur dasar ini.
“Kalau kita mau jujur, wilayah utara seperti Sambelia dan Suwela bagian dalam itu masih banyak jalan yang belum ter-cover,” ungkapnya.
Dinamika kondisi di lapangan kerap membuat status kerusakan jalan bergeser cepat dari skala sedang menjadi rusak berat sebelum sempat tertangani oleh dinas terkait. Perubahan kondisi fisik ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas muatan kendaraan serta cuaca ekstrem yang mempercepat penurunan daya tahan konstruksi aspal di jalan-jalan utama.
“Bisa jadi pas pendataan awal tidak terlalu rusak, tapi tahun berikutnya mendadak rusak parah karena berbagai faktor,” jelasnya.
Pihak dewan memberikan apresiasi atas peningkatan mutu pengerjaan fisik jalan saat ini, meski secara volume pengerjaan masih terbatas akibat kendala alokasi anggaran. Dewan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar proyek pembangunan jalan yang sudah direncanakan dapat berjalan berkesinambungan tanpa hambatan teknis yang berarti.
“Kami ingin melihat data pasti berapa jalan yang sudah dikerjakan, kondisinya seperti apa, serta ruas mana saja yang belum tersentuh,” tegasnya.
Legislatif juga menyarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyusun parameter dan indikator teknis yang objektif sebelum menentukan ruas jalan yang akan diperbaiki. Hal ini penting dilakukan agar penetapan prioritas proyek jalan berpatokan pada kebutuhan mobilitas publik, bukan atas dasar tekanan dari pihak-pihak tertentu.
“Harapan kita ada indikator yang jelas, sehingga alasan perbaikan suatu ruas jalan itu memiliki dukungan data yang kuat,” uraynya.
Menanggapi permintaan dewan, jajaran Dinas PUPR Lombok Timur menyampaikan bahwa proses integrasi dan pemutakhiran basis data kondisi jalan kabupaten tengah dituntaskan secara intensif. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyampaikan laporan komprehensif tersebut kepada legislatif begitu seluruh proses verifikasi lapangan rampung dilaksanakan.
“Data teknis kondisi jalan terkini sedang kami finalisasi agar bisa segera diserahkan kepada dewan,” kata pejabat Dinas PUPR Lombok Timur.
Pemerintah daerah saat ini berupaya memutar otak guna mengoptimalkan alokasi anggaran infrastruktur yang terbatas agar dapat menyasar titik-titik ruas jalan paling krusial. Penanganan difokuskan pada jalur-jalur utama yang menyokong langsung denyut sektor perekonomian warga, akses fasilitas kesehatan, serta jalur utama pariwisata daerah.
“Keterbatasan anggaran membuat kami harus menentukan prioritas penanganan jalan di kawasan-kawasan vital,” ujarnya.
Sinergi kerja antara pihak eksekutif dan legislatif Lombok Timur akan terus diperkuat guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses dapat terakomodasi. Pembahasan bersama ini diharapkan melahirkan formulasi kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga daerah.
“Semua usulan reses dan masukan fraksi dewan menjadi bahan pertimbangan utama kami dalam menyusun skala prioritas pembangunan,” pungkasnya.*
