(PorosLombok.com) –Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini tengah memacu validasi data sebagai senjata utama dalam menekan prevalensi stunting yang masih tergolong tinggi.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka agenda pendampingan analisis situasi aksi konvergensi pencegahan stunting di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (28/1/2026).
Berdasarkan data terbaru, Lombok Timur masih menempati posisi teratas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan angka prevalensi mencapai 22,39 persen per Desember 2025. Tantangan semakin nyata setelah ditemukan tambahan 545 kasus baru pada periode Januari 2026.
Selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), Edwin menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan.
Ia menginstruksikan jajaran Bappeda untuk melakukan pemetaan ulang di 21 kecamatan guna memastikan intervensi yang diambil benar-benar efektif.
”Akurasi data dari 21 kecamatan adalah pondasi utama. Kita tidak bisa bekerja maksimal tanpa angka yang riil. Saya minta seluruh OPD dan organisasi masyarakat bersinergi agar setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar menyentuh akar masalah di lapangan,” tegas Edwin.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri turut mengawal ketat target penurunan stunting. Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya Kemendagri, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki misi besar menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada tahun 2029.
Menurut Arifin, integrasi data melalui sistem seperti SIPD menjadi kunci agar penganggaran di daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pencegahan stunting membutuhkan perencanaan yang tajam, bukan sekadar perluasan program tanpa arah yang jelas.
”Stunting adalah persoalan lintas sektor. Keberhasilan kita bergantung pada kualitas perencanaan yang berbasis data tajam serta kekuatan kolaborasi mulai dari tingkat pusat hingga ke dusun sebagai garda terdepan,” jelas Arifin.
Pertemuan strategis ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan.
Melalui pendampingan yang melibatkan lintas kementerian dan akademisi, Lombok Timur optimistis dapat menciptakan sistem penanganan yang lebih terukur demi masa depan generasi yang lebih sehat.
Agenda ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Mataram, serta tim perencana dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat.
(Redaksi/PorosLombok)
