Lombok Timur, PorosLombok.com – Legislatif kini menyoroti kejelasan progres operasional industri porang yang seharusnya menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur. Meski fasilitas pabrik sudah berdiri, aktivitas produksinya belum berjalan maksimal.

​Anggota Komisi III DPRD Lombok Timur, Farouq Bawazir, meminta pemerintah daerah meninjau kembali proyek tersebut. Ia mengaku khawatir karena daerah sudah mengucurkan modal besar, namun belum merasakan dampak yang nyata.

​”Kita perlu cek masalahnya di mana. Apakah kendalanya ada pada operasional, bahan baku, atau sumber daya manusianya. Proyek ini memakai modal besar dan punya potensi PAD yang tinggi. Harus ada kejelasan agar tidak jalan di tempat,” ujar Farouq kepada PorosLombok, Kamis (12/02/2026).

​Farouq berencana mengajak rekan-rekannya di Komisi III menelusuri penggunaan anggaran daerah dalam proyek ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan Komisi IV untuk memantau teknis operasional di lapangan.

“Kasihan anggaran daerah yang besar jika manfaatnya tidak optimal,” katanya.

​Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Lombok Timur, Lalu Alwan Wijaya, membantah tudingan bahwa proyek tersebut berhenti. Ia menegaskan pihaknya sudah merampungkan segala regulasi ekspor, sertifikasi kemasan, hingga standar lahan.

​Alwan menyebut ketersediaan bahan baku menjadi hambatan utama karena sangat bergantung pada musim panen. Saat ini, dinas sudah mengantongi kontrak sekitar 4.500 ton umbi porang melalui kemitraan dengan PT Sinar Pulau Rinjani (SPR).

​”Begitu bahan baku masuk, kami langsung menjalankan pabrik. Stok 4.500 ton itu cukup untuk menggerakkan operasional selama tiga hingga enam bulan ke depan. Kami memang sangat bergantung pada musim tanam petani,” jelas Alwan.

​Ia juga memastikan masalah efisiensi anggaran tidak mengganggu progres fisik pabrik pada tahun 2026. Saat ini, dinas fokus mengamankan pasokan dari berbagai daerah seperti Sumbawa, Dompu, hingga Bima untuk memenuhi kebutuhan pusat pengolahan di Lombok Timur.

​”Kami memantau perkembangannya setiap bulan. Rencananya, pabrik mulai beroperasi rutin setelah Lebaran nanti mengikuti jadwal masuknya hasil panen,” pungkasnya.

​Dinas Perindustrian pun menyatakan terbuka jika anggota DPRD Lombok Timur ingin melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi pabrik.

(PorosLombok.com)