Mataram, Poros Lombok — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram akhirnya mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir tahunan di kawasan selatan.
PUPR Mataram berencana membangun kolam retensi di samping Bundaran Mataram Metro, tepat di sisi selatan kantor baru Walikota, Bale Mentaram.
Selama ini, genangan air di Jalan Lingkar Selatan seringkali merepotkan warga, bahkan sampai merendam gedung DPRD Kota Mataram dan Kantor PTUN. Kehadiran kolam ini nantinya akan memperlambat laju air dari arah timur sebelum menuju pantai.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, membeberkan alasan teknis di balik pilihan ini. Ia menyebut posisi daratan Mataram yang lebih rendah dari permukaan laut saat pasang menjadi tantangan utama.
”Muka air laut kita ini lebih tinggi dari daratan. Jadi kalau kita paksakan buat saluran tembus pantai sekarang, airnya ndak bakal mau jalan ke sana,” cetus Lale, Kamis (12/2/2026).
Lale khawatir, jika air mengalir langsung ke laut saat terjadi rob (air pasang), bencana justru makin parah.
”Nanti air laut yang pasang bakal tabrakan sama debit air kita yang lagi besar. Kejadian di Pantai Bom kemarin itu jadi contohnya,” tambahnya.
Karena itulah, PUPR memilih strategi untuk menahan sementara volume air yang menggelontor ke arah selatan. Lale memastikan rencana ini sudah matang dan mengantongi restu dari Walikota Mataram.
”Saya sudah buat perencanaannya dan Pak Wali sudah setuju. Kita manfaatkan lahan di pojok dekat kantor Wali Kota. Kita tangkap air dari saluran di sana, lalu kita parkir sebentar di kolam retensi supaya alirannya melambat,” jelas Lale.
PUPR merancang kolam ini seluas 20 are dengan kedalaman 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kolam ini sanggup menahan sekitar 40.000 meter kubik air.
”Kalau kolam ini sudah berdiri, saya yakin area Jalan Lingkar Selatan ndak akan banjir lagi,” harapnya.
Untuk mengeksekusi rencana ini, Lale mengusulkan anggaran awal sebesar Rp 400 juta. Ia berharap proyek ini bisa mulai jalan pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun ini.
Meski begitu, Lale mengingatkan bahwa penanganan drainase di wilayah perbatasan, seperti di Mapak, memerlukan koordinasi lintas daerah.
”Kita harus ajak bicara pihak Lombok Barat juga kalau mau buat drainase yang mengarah ke perbatasan mereka,” pungkasnya.
(Ramli Ahmad/PorosLombok)
