PorosLombok.com – Kepala Desa Pansor, Airman, melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan aksi anarkis perusakan fasilitas kantor desa serta dugaan penganiayaan fisik ke Polres Lombok Utara guna menuntut keadilan, Jumat (6/3/2026).

​Insiden mencekam ini meletus akibat polemik seleksi perangkat kewilayahan Dusun Pansor Tengah yang memicu kemarahan sekelompok warga hingga nekat melakukan tindakan main hakim sendiri di lokasi kejadian.

​Kuasa hukum Kades Pansor, Awaludin, menegaskan bahwa tudingan masyarakat mengenai manipulasi rekomendasi jabatan tersebut tidak memiliki dasar administrasi yang kuat serta mencederai nama baik kliennya.

​”Tidak ada nama yang direkomendasikan. Klien kami hanya melingkari salah satu nama sebagai bahan koordinasi lebih lanjut ke bupati, bukan keputusan final,” ujarnya.

​Pihak pelapor mengklarifikasi bahwa coretan lingkaran pada dokumen kerja hanyalah catatan internal sementara dan bukan merupakan surat keputusan resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi publik.

​Langkah hukum ini menjadi peringatan keras agar setiap sengketa tata kelola pemerintahan di wilayah Lombok Utara diselesaikan melalui jalur konstitusi dan dialog, bukan dengan cara kekerasan yang merugikan.

​”Rekomendasi harus dituangkan dalam bentuk surat tertulis oleh pejabat yang berwenang, bukan sekadar coretan pada kertas dokumen kerja biasa,” katanya.

​Penyidik kepolisian diharapkan segera mengidentifikasi para pelaku perusakan aset negara tersebut guna memulihkan kondusivitas keamanan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aparatur desa yang bertugas.*