PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi merumuskan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musrenbang RKPD guna mengalihkan fokus dari proyek fisik menuju penguatan kualitas hidup serta ekonomi masyarakat, Rabu (5/3/2026).

​Forum strategis ini mempertemukan sekitar 250 peserta lintas unsur mulai dari DPRD hingga tokoh masyarakat untuk menyinkronkan usulan pembangunan tingkat desa agar selaras dengan prioritas daerah di masa depan.

​Kepala Bapprida Lombok Utara Hermanto menjelaskan bahwa musyawarah tersebut menjadi ruang krusial untuk mengidentifikasi berbagai inovasi desa yang berpotensi mendongkrak pelayanan publik serta kesejahteraan lokal.

​“Musrenbang RKPD bertujuan menajamkan dan menyelaraskan berbagai usulan pembangunan agar terintegrasi dengan prioritas daerah,” katanya.

​Langkah ini dipastikan menjadi fondasi dalam penyusunan dokumen RKPD yang akan berfungsi sebagai pedoman tahunan bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

​Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB Firmansyah menilai tema penguatan kualitas hidup yang diusung daerah ini sangat sinkron dengan program strategis provinsi, terutama terkait pengelolaan sampah dan kemandirian desa.

​“Forum ini harus melahirkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

​Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyoroti sektor pertanian sebagai basis utama mata pencaharian warga, sehingga kebijakan fiskal mendatang wajib berpihak pada nasabah tani dan pembukaan lapangan kerja baru.

​Legislatif mencatat sebanyak 886 pokok pikiran telah diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan guna memastikan aspirasi masyarakat melalui jalur reses terakomodasi secara maksimal dalam rencana belanja daerah.

​“DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperbanyak pelatihan keterampilan guna menyiapkan masyarakat menghadapi peluang kerja yang semakin berkembang,” jelasnya.

​Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan bahwa keberhasilan intervensi program terlihat nyata dari angka kemiskinan yang merosot tajam dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen dalam kurun waktu setahun terakhir.

​Pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat ketahanan sosial serta kapasitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan warga.

​“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.*