PorosLombok.com — Nasib pahit menimpa ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Hingga H-1 Idulfitri, pemerintah belum juga mencairkan upah mereka yang bersumber dari APBD.
Kondisi ini memicu gelombang kekecewaan mendalam para pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tersebut. Pasalnya, janji manis mengenai pencairan hak keuangan sebelum hari raya meleset total dan tidak kunjung terealisasi hingga detik ini.
“Tadi pulang shalat Jumat saya cek di ATM ternyata masih kosong, ini tentunya membuat saya sangat kecewa,” ujar salah seorang PPPK PW yang meminta identitasnya dirahasiakan pada Jumat (20/03/2026).
Narasumber tersebut menilai Dinas Dikbud sangat lamban mengelola distribusi gaji bagi para pegawai honorer yang beralih status tersebut. Keterlambatan ini kian menyiksa karena kebutuhan rumah tangga melonjak tajam menjelang lebaran.
Diskriminasi Sumber Anggaran Gaji
Ketimpangan nasib terlihat jelas antara pegawai daerah dengan mereka yang mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Para guru yang menerima upah dari dana BOS justru rata-rata sudah menikmati gaji mereka lebih awal.
“Rekan-rekan yang sumber gajinya dari dana BOS rata-rata sudah menerima hak mereka tanpa kendala berarti,” katanya.
Data lapangan menunjukkan sebanyak 1.401 guru dan tenaga kependidikan bergantung sepenuhnya pada kucuran dana APBD tersebut. Ironisnya, ribuan kepala keluarga kini terkatung-katung tanpa kejelasan dana untuk membeli kebutuhan pokok di hari kemenangan.
Para pegawai menuntut pemerintah daerah lebih peka dan tanggap terhadap situasi darurat yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Mereka berharap birokrasi tidak menghambat hak pegawai di tengah situasi ekonomi yang sedang menghimpit.
“Harusnya pemerintah lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi kekecewaan massal disaat kebutuhan sangat mendesak,” ujarnya.
Hingga berita ini tayang di meja redaksi, kami terus berupaya mengonfirmasi pucuk pimpinan dinas terkait untuk mendapatkan kejelasan. Namun, pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp belum membuahkan jawaban resmi mengenai penyebab mampetnya aliran dana.
Kadis Dikbud Lombok Timur M. Nurul Wathoni tidak memberikan respons meskipun status pesan menunjukkan tanda terkirim. Padahal, ribuan guru PPPK Paruh Waktu sangat menanti solusi konkret agar mereka tidak merayakan lebaran dengan kondisi pailit.*
