PorosLombok.com – Kabupaten Lombok Timur mencetak rekor gemilang dengan lonjakan produksi padi yang sangat signifikan pada awal tahun 2026. Keberhasilan ini memperkokoh posisi daerah sebagai lumbung pangan utama di Nusa Tenggara Barat.

​Data Badan Pusat Statistik menunjukkan volume Gabah Kering Giling (GKG) melesat dari 38.702 ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 99.048 ton. Pencapaian luar biasa ini terkonfirmasi pada Jumat (27/3/2026).

​”Artinya terjadi lonjakan produksi padi mencapai 60.346 ton GKG atau setara 155,93 persen,” kata Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Lalu Fathul Kasturi.

​Pemerintah daerah menilai kenaikan drastis ini merupakan buah manis dari serangkaian kebijakan strategis yang berpihak pada nasib para petani. Transformasi sektor agraria terus digenjot demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

​Fathul Kasturi menyebutkan salah satu pemicu utama semangat tanam adalah kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat produsen. Penyesuaian harga ini memberikan jaminan keuntungan yang lebih layak bagi rumah tangga petani.

​”Harga pembelian gabah kering panen naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram untuk memotivasi peningkatan produksi,” jelasnya.

​Selain urusan harga jual, pemenuhan kuota pupuk bersubsidi kini menjadi prioritas utama guna memastikan ketersediaan nutrisi tanaman di lapangan. Kelancaran pasokan input pertanian terbukti mampu mengoptimalkan hasil panen di setiap hektare lahan.

​Pihak dinas juga melakukan penyederhanaan alur distribusi agar barang sampai ke tangan petani tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah taktis ini diambil untuk memangkas waktu tunggu yang seringkali mengganggu jadwal pemupukan rutin.

​”Termasuk penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen untuk berbagai jenis seperti Urea, NPK, dan ZA,” tegasnya.

​Secara teknis, harga pupuk Urea mengalami koreksi positif sebesar Rp450 sehingga kini hanya dibanderol Rp1.800 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada jenis NPK dan ZA yang memberikan ruang napas lebih luas bagi struktur biaya usaha tani.

​Kepala Dinas Pertanian menegaskan bahwa kebijakan ini secara otomatis membuat beban operasional di tingkat bawah menjadi jauh lebih ringan. Efisiensi biaya produksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bersih masyarakat perdesaan secara signifikan.

​”Dengan turunnya harga pupuk subsidi maka biaya produksi petani menjadi lebih ringan dari sebelumnya,” pungkasnya.*