PorosLombok.com – Pemerintah Kota Mataram menargetkan pemangkasan porsi belanja pegawai hingga angka maksimal 30 persen pada tahun 2027 mendatang. Langkah ekstrem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kembali postur anggaran daerah yang kian tertekan.

​Kebijakan strategis tersebut muncul menyusul kenaikan beban belanja aparatur yang saat ini sudah menyentuh angka 40 persen dari total APBD. Tekanan hebat akibat tingginya rekrutmen pegawai baru memicu kondisi fiskal daerah yang kian mengkhawatirkan.

​”Kami memasukkan opsi pemecatan pegawai ke dalam pemetaan strategi pemerintah daerah untuk tahun 2027,” kata Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri, Sabtu (28/03/2026).

​Alwan menyebutkan bahwa beberapa daerah lain sudah memberikan sinyal serupa untuk memangkas jumlah aparatur sebagai referensi kebijakan. Pihaknya kini tengah melakukan kajian mendalam terkait efektivitas opsi tersebut secara hukum dan administratif.

​”Beberapa daerah juga mulai mengurangi jumlah pegawai dan kami menjadikan hal itu sebagai salah satu pertimbangan utama,” ujarnya.

​Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah sedang merumuskan sejumlah draf untuk segera diajukan kepada Wali Kota Mataram. Penurunan Dana Insentif Daerah sebesar Rp300 miliar menjadi pemicu utama pengetatan ikat pinggang ini.

​Langkah Berani Pemkot Mataram Pangkas Tunjangan Pegawai

​”Kami juga mempertimbangkan langkah lain seperti pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai guna menjaga stabilitas fiskal,” katanya.

​Pemerintah akan menghitung ulang besaran TPP sebelum memulai pembahasan APBD 2027 secara formal bersama jajaran terkait. Saat ini, realisasi tunjangan tersebut tercatat baru menyentuh angka 60 persen dari standar yang berlaku selama ini.

​”Jumlah ASN kita cukup banyak dan beberapa oknum tidak disiplin seperti sering bolos kerja, maka kami akan menindak tegas,” ujarnya.

​Alwan menegaskan bahwa mekanisme sidang kedisiplinan secara internal sudah mulai memproses pembersihan aparatur yang malas. Ancaman pemecatan kini mengintai setiap pegawai yang tidak mampu menunjukkan performa kinerja secara maksimal.

​”Kami sedang menjalankan proses seleksi berdasarkan tingkat disiplin dan Wali Kota yang akan memegang keputusan akhir,” katanya.

​Seluruh rangkaian kebijakan efisiensi ini memiliki tujuan utama yakni mengoptimalkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemkot Mataram berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih ramping namun tetap lincah.

​”Kami akan menghitung kembali besaran pengurangannya, yang jelas TAPD sudah menyiapkan berbagai opsi pertimbangan strategis,” pungkasnya.*