PorosLombok.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah mempertaruhkan stabilitas ekonomi daerah melalui evaluasi izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Pemerintah daerah tidak ingin gegabah memberikan lampu hijau tanpa adanya koordinasi mendalam dengan Kementerian ESDM di Jakarta. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi sebelum masa berlaku izin berakhir bulan depan.
“Kami akan lakukan pembahasan dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Kementerian terkait kelanjutan izin itu,” kata Kepala Dinas ESDM NTB Syamsudin. Senin (30/03/2026).
Syamsudin menegaskan bahwa mekanisme evaluasi merupakan prosedur mutlak yang tidak bisa diputuskan secara sepihak atau mendadak. Hasil tinjauan tersebut nantinya menjadi indikator utama apakah operasional ekspor layak diperpanjang demi menjaga napas ekonomi daerah.
“Hingga saat ini belum ada permintaan resmi untuk perpanjangan izin dari pihak manajemen perusahaan,” ujarnya.
Meskipun belum ada surat resmi, sinyal pertemuan koordinasi antara Pemprov, Kementerian, dan AMNT sudah mulai menguat di akhir Maret ini. Fokus pembicaraan akan tertuju pada progres fisik fasilitas pemurnian yang menjadi syarat mutlak ekspor.
“Smelter kemarin masih dalam proses perbaikan dan saya belum menerima laporan detail terakhir mengenai progresnya,” jelasnya.
Evaluasi Progres Smelter Jadi Penentu Nasib Ekspor Konsentrat NTB
Data lapangan terakhir menunjukkan pembangunan smelter baru menyentuh angka 60 persen akibat kendala uji coba sejumlah sarana pendukung. Pihak dinas mendesak perusahaan agar segera merampungkan sisa pengerjaan guna menghindari sanksi administratif yang lebih berat.
“Mudah-mudahan nanti saya bisa cek lagi ke AMNT untuk memastikan apakah perkembangannya sudah 80 atau 100 persen,” katanya.
Sektor ekspor konsentrat diakui sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode Oktober hingga Maret tahun ini. Devisa hasil tambang tersebut terbukti menjadi benteng pertahanan fiskal NTB di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kita berdasarkan evaluasi kinerja dulu sebelum mempertimbangkan opsi perpanjangan bagi pihak pemerintah provinsi,” ujarnya.
Faktor dinamika sosial politik lokal juga masuk dalam radar penilaian tim evaluasi untuk menjamin keberlanjutan investasi yang sehat. Otoritas terkait memastikan tidak akan ada kompromi jika ditemukan pelanggaran terhadap kesepakatan pengembangan industri hilirisasi.
“Jangan pesimis terhadap kondisi ekonomi setelah April nanti karena kita harus tetap mengedepankan optimisme,” jelasnya.
Di sisi lain, ESDM NTB memberikan atensi khusus pada aktifnya kembali tambang ilegal di Sekotong yang berada dalam kawasan lindung. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan KPK diperkuat guna memutus mata rantai penambangan tanpa izin tersebut.
“Kami sudah mengontak pihak Gakkum agar segera menindaklanjuti laporan adanya aktivitas baru di lokasi yang pernah disegel itu,” pungkasnya.*
