PorosLombok.com – Nasib kurang beruntung menimpa 3.500 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Kabupaten Lombok Timur. Pasalnya, hingga perayaan Idulfitri sampai Lebaran Topat selesai, tunjangan hari raya yang dinanti tak kunjung cair pada Senin (30/03/2026).

​Keterlambatan ini menjadi pukulan telak bagi ribuan abdi negara yang mayoritas bekerja sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah daerah berdalih bahwa proses validasi data rekening yang carut-marut menjadi penghambat utama proses distribusi anggaran ke kantong pegawai.

​“Sekitar tiga ribu setengah kalau tidak salah dan rata-rata semuanya berasal dari tenaga pendidikan,” kata Ketua Forum PPPK PW Lombok Timur Bambang Sakra Gempita.

​Bambang menyebutkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk merayakan hari kemenangan tersebut bersumber dari pos APBD dan alokasi dana BOS. Meskipun payung hukum penggunaan dana BOS sudah diterbitkan oleh bupati, namun realisasi di lapangan masih jalan di tempat.

​“Ada alokasi 20 persen dana BOS yang bisa dimanfaatkan untuk membayar tunjangan tenaga pendidik tersebut,” ujarnya.

​Ketidakpastian ini memicu keresahan di kalangan guru honorer yang berharap bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan keluarga selama libur panjang. Pihak forum kini hanya bisa meminta para anggota untuk bersabar sembari menunggu janji manis pemerintah daerah ditepati.

​“Pak Bupati memastikan hak kami tetap dibayarkan meskipun terjadi keterlambatan dalam proses distribusinya,” jelasnya.

​Masalah Rekening Mumet dan Janji Bupati Iron Naikkan Status Pegawai

​Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengakui adanya kesalahan teknis yang memalukan terkait ribuan nomor rekening pegawai yang tidak sinkron. Tim keuangan daerah saat ini dipaksa bekerja lembur untuk menyisir satu per satu data guna menghindari potensi kerugian negara akibat salah transfer.

​“PPPK paruh waktu semuanya akan menerima hak mereka karena saat ini dokumen administrasi sedang kami rapikan,” kata Haerul Warisin.

​Pria yang akrab disapa Iron ini menegaskan tidak akan mengambil langkah ekstrem seperti merumahkan pegawai di tengah krisis efisiensi anggaran pusat. Ia bahkan menjanjikan “hadiah” yang lebih besar berupa pengusulan status pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu ke pemerintah pusat.

​“Kami sudah bersurat ke BKN untuk mengusulkan perubahan status mereka menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya.

​Langkah pengawalan usulan ke Jakarta tersebut akan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam waktu dekat ini. Pemerintah optimistis bahwa kesejahteraan tenaga pendidik adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan di Lombok Timur,*