PorosLombok.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mendorong kenaikan status 4.876 tenaga PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dengan mengandalkan bukti sertifikasi profesi yang telah dimiliki mayoritas pegawai, Sabtu (7/3/2026).

​Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi ribuan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas belajar mengajar di berbagai sekolah.

​Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur Nurul Wathoni mengungkapkan bahwa hampir seluruh personel yang diusulkan telah mengantongi sertifikat pendidik sebagai bukti kualifikasi profesional mereka di lapangan.

​“Hampir 90 persen tenaga PPPK paruh waktu telah sertifikasi, artinya mereka adalah tenaga pendidik profesional yang sangat layak diberikan status penuh waktu,” katanya.

​Validasi kompetensi ini dianggap penting untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa kualitas SDM di daerah telah memenuhi standar mutu pendidikan nasional tanpa perlu melalui proses uji coba lagi.

​Selain aspek legalitas profesi, catatan masa kerja yang membentang hingga di atas sepuluh tahun menjadi alasan moral bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepastian nasib para abdi negara tersebut.

​“Telah terbukti memiliki masa pengabdian panjang, bahkan banyak yang lebih dari 10 tahun dan tentu berkontribusi mencerdaskan putra-putri daerah,” ujarnya.

​Distribusi personel yang mencakup ribuan guru dan ratusan tenaga administrasi ini diharapkan mampu menambal lubang kekurangan pegawai yang selama ini menghambat efisiensi kinerja di satuan pendidikan tingkat dasar.

​Dinas terkait kini tengah merampungkan sinkronisasi data dengan Badan Kepegawaian guna memastikan proses transisi status ini tidak menemui kendala teknis saat diajukan ke tingkat kementerian dalam waktu dekat.

​“Dinas Dikbud Lotim sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan kependidikan paruh waktu dapat dinaikkan menjadi penuh waktu tanpa tahapan tes tambahan,” jelasnya.

​Komitmen pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mengawal usulan masif ini agar mendapatkan atensi khusus dari Kemenpan-RB sebagai solusi permanen penataan tenaga non-ASN di daerah.

​”Keberhasilan program ini nantinya akan menjadi standar baru dalam sistem penghargaan terhadap loyalitas dan profesionalitas para pejuang pendidikan yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka,” pungkasnya. *