PorosLombok.com – Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penggunaan sepeda bagi pejabat dan ASN di lingkup pemerintah kota untuk berangkat kerja pada Senin (30/3/2026).
Langkah antisipatif ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam ketersediaan bahan bakar minyak. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketahanan anggaran daerah dari lonjakan harga energi dunia.
“Nawaitu utamanya adalah fokus pada pengurangan konsumsi BBM dan mengantisipasi jika hal terburuk terjadi di masa depan,” ujar Abdul Malik.
Politisi Golkar tersebut menilai pemerintah daerah harus menunjukkan sikap efisiensi anggaran secara nyata di tengah dinamika geopolitik internasional yang tidak menentu. Transisi transportasi ini menjadi bukti komitmen pelestarian lingkungan di Ibu Kota.
“Pemerintah harus mengambil sikap dan memberi contoh nyata dengan beralih dari transportasi berbasis minyak ke non-BBM,” katanya.
Penerapan Berjenjang dan Kesiapan Legislator Mataram
Ia menekankan pentingnya bagi para pemangku kebijakan untuk memulai langkah perubahan ini lebih dulu sebelum mengajak masyarakat luas melakukan hal serupa. Hal ini dianggap krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan ramah lingkungan.
“Mungkin kita mulai dari hari Jumat dulu untuk membiasakan para pegawai dengan rutinitas baru yang menyehatkan ini,” jelasnya.
Malik mengusulkan agar pelaksanaan teknis dilakukan secara bertahap atau berjenjang guna menghindari kejutan budaya kerja di kalangan aparatur sipil negara. Evaluasi berkala perlu dilakukan sebelum menaikkan intensitas kebijakan ke hari-hari kerja lainnya.
“Jika sudah berhasil pada level awal maka kita tingkatkan secara bertahap sampai mencapai tingkat yang sempurna,” tegasnya.
DPRD Kota Mataram menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan tersebut meski mobilitas para anggota legislatif tergolong sangat tinggi setiap harinya. Penyesuaian jadwal menjadi kunci agar fungsi pelayanan tetap berjalan maksimal tanpa hambatan teknis.
“Kami ini berkantor di tengah masyarakat dan setiap hari bisa menghadiri lima undangan warga di berbagai lokasi,” tuturnya.
Meski memiliki agenda yang padat, Abdul Malik memastikan akan mengatur waktu tertentu agar para wakil rakyat tetap bisa berpartisipasi dalam gerakan hidup sehat ini,*
