PorosLombok.com – Koalisi Rakyat dari Kasta NTB bersama Perhimpunan Pemuda Sasak (Pasak) Indonesia resmi mendesak Kejaksaan Tinggi NTB mengusut tuntas skandal korupsi aliran dana siluman pada Kamis (2/4/2026).

​Massa aksi menuntut Korps Adhyaksa segera memanggil paksa 13 anggota legislatif yang diduga kuat mencicipi uang haram tersebut. Pasalnya, hingga saat ini para wakil rakyat itu belum menunjukkan iktikad baik mengembalikan kerugian negara.

​“Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dalam kasus ini,” tegas Presiden Kasta NTB, Lalu Wing Haris.

​Selaras dengan hal itu, Wing Haris menekankan bahwa nama-nama terduga sudah menjadi konsumsi publik sehingga jaksa harus berani mengambil langkah progresif. Penuntasan perkara ini menjadi ujian berat bagi integritas penegakan hukum di wilayah tersebut.

​“Kejati harus berani melakukan pemanggilan paksa jika para oknum tersebut tetap mangkir,” ujarnya.

​Lebih lanjut, massa juga menyoroti keterlibatan tim transisi dan Kepala BPKAD NTB yang dituding ikut cawe-cawe dalam pusaran kasus tersebut. Mereka menilai tindakan para pejabat publik ini merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap kepercayaan rakyat.

​Presiden Pasak Indonesia meminta jaksa tidak tebang pilih dalam memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen keuangan daerah tersebut. Transparansi proses penyidikan menjadi harga mati agar mosi tidak percaya masyarakat tidak semakin meluas.

​“Segera periksa tim transisi dan Kepala BPNAD NTB yang diduga ikut bermain,” jelas Presiden Pasak Indonesia, Taufik Hidayat.

​Kasi Humas Kejati NTB Tunggu Fakta Persidangan dan Laporan Resmi

​Pihak Kejaksaan Tinggi NTB yang menemui massa aksi menyatakan akan terus memantau perkembangan hukum melalui proses yang sedang berjalan. Institusi ini berjanji akan memberikan atensi khusus terhadap setiap masukan yang disampaikan oleh elemen masyarakat.

​“Kami menunggu hasil fakta-fakta persidangan terkait keterlibatan nama-nama yang disebut,” ucap Kasi Humas Kejati NTB.

​Sesuai dengan prosedur, aparat penegak hukum mempersilakan koalisi rakyat untuk menyerahkan laporan resmi beserta bukti pendukung terkait 13 nama anggota dewan tersebut. Langkah ini diperlukan agar jaksa memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan pengembangan.

​Koalisi Rakyat memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau melalui aksi massa yang lebih besar dalam waktu dekat. Mereka menegaskan bahwa dukungan kepada jaksa bersifat mutlak selama instansi tersebut berdiri di atas jalur kebenaran.

​“Jangan biarkan 13 nama ini merasa kebal hukum hanya karena jabatan mereka,” pungkasnya.*