PorosLombok.com – Pejabat Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Hero Aprila resmi membuka Jambore Nasional Kelima yang dihadiri ratusan pemuda dari berbagai penjuru tanah air di Wilayah Adat Perigi dan Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, pada Minggu (29/6/2026).
“Dari kampung kami berbicara untuk Nusantara, untuk Indonesia, hingga panggung global,” kata Hero Aprila.
Hero Aprila menegaskan bahwa forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum sakral untuk merumuskan arah perjuangan baru. Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga awal Juli tersebut diarahkan untuk mematangkan peta jalan serta sikap politik pemuda adat di tingkat nasional.
“JAMNAS V BPAN ini akan melahirkan dokumen-dokumen organisasi yang menjadi peta jalan perjuangan Pemuda Adat — statuta, Garis Besar Program Kerja, dan manifesto yang merupakan pernyataan sikap kolektif Pemuda Adat Nusantara,” ujarnya.
Hero menyebut pertumbuhan organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini berkembang pesat sejak berdiri pada 2012 silam. Hingga kini, wadah kepemudaan tersebut berhasil merangkul lebih dari sepuluh ribu kader aktif yang tersebar luas di ratusan wilayah pengorganisasian.
“Forum ini memiliki mandat organisasi untuk menetapkan aturan baru organisasi serta memilih jajaran Pengurus Nasional BPAN untuk periode lima tahun ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hero menyatakan ajang akbar ini menjadi ruang konsolidasi untuk mendesak percepatan legislasi nasional di parlemen pusat. Pihaknya menilai pengesahan payung hukum bagi masyarakat hukum adat sudah terlalu lama terkatung-katung tanpa kepastian sejak pertama kali diusulkan.
“Kami mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hak atas tanah leluhur kami di daerah,” tegasnya.
Sebelum sidang organisasi dimulai, Hero memimpin langsung parade kebudayaan yang menampilkan corak pakaian adat dari tujuh region Nusantara. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan menggelar ritual sakral bersama para tokoh spiritual di desa setempat sebagai bentuk penghormatan.
“Melalui ritual adat, kita memohon restu leluhur agar konsolidasi besar ini mampu menghasilkan keputusan yang berpihak pada keberlanjutan ruang hidup pemuda,” katanya.
Menanggapi gerak kolektif pemuda adat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Timur H. Ahyan yang mewakili Bupati menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan nasional ini. Pihaknya menyambut hangat kedatangan ratusan delegasi dari berbagai daerah.
“Jambore ini adalah bukti bahwa adat tidak punah,” ujarnya.
H. Ahyan memaparkan komitmen nyata daerah dalam melindungi hak-hak tradisional masyarakat melalui regulasi formal yang baru diundangkan. Pemkab Lombok Timur secara resmi telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada akhir Maret lalu.
“Langkah konkret di tingkat daerah ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi percepatan pengakuan hak-hak komunal di wilayah lainnya,” jelasnya.
Pemerintah daerah menilai keberadaan generasi muda sangat krusial dalam merawat warisan budaya serta menjaga kelestarian ekosistem hutan. H. Ahyan menitipkan pesan agar pemuda tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus globalisasi yang rentan mengikis nilai lokal.
“Adat hidup karena ada kalian, para Pemuda Adat Nusantara,” katanya.
H. Ahyan menambahkan bahwa tanggung jawab besar untuk mempertahankan wilayah adat kini berada sepenuhnya di pundak generasi penerus. Sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal harus terus diperkuat guna menangkal berbagai potensi krisis ruang hidup di masa depan.
“Hutan harus dijaga, bahasa ibu harus dihidupkan, tanah adat harus dilindungi,” ujarnya.
Mewakili jajaran pimpinan daerah, H. Ahyan optimistis bahwa rumusan manifesto yang lahir dari forum ini akan membawa dampak positif bagi ketahanan bangsa. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan perlindungan adat agar berjalan beriringan dengan pembangunan.
“Saya yakin di pundak kalian semuanya akan terjaga,” pungkasnya.*
