Lombok Timur, PorosLombok.com –
Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim berencana akan mengganti semua Kepala Pasar (Kapas) pada 2024 mendatang, yang dimana posisi Kapas akan digantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Peyawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penjabat Bupati Lotim, HM Juaini Taofik, mengatakan kebijakan ini diambil dalam upaya memaksimalkan retribusi di semua pasar di Lombok Timur (Lotim),mengingat realisasi retribusi daerah dari sektor pasar, dari sebelum Covid 19, pada saat Covid 19 dan setelah Covid 19 stagnan.
Ditegaskan, untuk kepala pasar berdasarkan aturan sebenarnya tidak ada dari masyarakat biasa. Sehingga, pihaknya meminta Kepala Dinas Perdagangan meminta mengakhiri tugas kepala pasar yang ada saat ini, per 31 Desember nanti. Lalu per januari, akan menugaskan ASN atau PPPK
“Kita close dulu semua kepala pasar sekarang. Kita coba satu triwulan, untuk mengetahui sebenarnya berapa penghasilan kita per triwulan itu,”Tegas Juaini, dalam evaluasi pendapatan daerah di Rupatama Kantor Bupati Lotim, kemarin (28/12)
Dalam memaksimalkan retribusi pasar, pihaknya akan mencoba membuat role model, dimana harus ada setoran harian baik secara tunai atau non tunai melalui Bank NTB. Apalagi Bank NTB telah menyatakan kesiapannya dalam hal itu. Dengan demikian, jika itu diberlakukan maka akan bisa dideteksi dimana letak kekurangannya.
“Kalau setor non tunai mungkin tidak bisa di pedagang, tapi ada kepala pasar bisa langsung ke bank melakukan setor tunai,”tandasnya.
Karena terjadi realisasi retribusi pasar yang stagnan, Penjabat Bupati Lotim menepis adanya kebocoran retribusi Pasar. Langkah menggunakan ASN atau PPPK sebagai Kepala Pasar, setelah inspektorat melakukan uji petik disejumlah pasar besar di Lotim, seperti di Pasar Aikmel, Pancor, Paok Motong, dan Pasar Baru Masbagik.
“Sebelum pembentukan UPT Pasar, kita coba dulu kepala pasar dari ASN dan PPPK,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lotim, H Hasni, mengatakan, untuk pasar-pasar di Lotim, melihat realisasi selama tiga tahun, pada saat sebelum Covid-19, saat Covid 19 dan setelah Covid-19, diakuinya stagnan. Pada saat Covid 19, pemerintah melakukan relaksasi retribusi pasar selama tiga bulan.
“Tahun ini, dari semua pasar, hanya pasar Kuliner Kelayu yang tinggi. Pasar Masbagik Baru dulu Rp 1,3 miliar sekarang Rp 1,1 miliar,”ucapnya dan mengatakan, mudahan ke depan bisa naik lebih baik dari sebelumnya.
Menurutnya, sangat baik untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar. Seperti penggantian kepala pasar dari masyarakat biasa menggunakan ASN dan P3K adalah langkah tepat. Apalagi hasil perhitungan dan ekspus Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, potensi Lotim dari sisi penerimaan sektor pasar bisa lebih dari 30 miliar. Hanya saja pengelolaannya yang belum maksimal.
“Mudahan di Januari nanti, mulai pendataan dan pungutan maksimal, dan penyetoran bisa setiap hari. Tinggal kita mau atau tidak melaksanakan pungutan itu dengan baik dan maksimal,”pungkasnya. ***
