Lombok Timur, PorosLombok.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur mengadakan sosialisasi tentang pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Acara ini diadakan di Hotel Green Orry Inn, Tetebatu Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Sekitar 70 ASN, termasuk camat, kepala bidang, dan pegawai lainnya di Kabupaten Lombok Timur, hadir dalam kegiatan ini. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua peserta tetap netral dan tidak mendukung calon tertentu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur ASN agar independen dalam menjalankan tugas.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Johari Marjan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesadaran akan netralitas. “Menjaga netralitas adalah kunci untuk menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis,” katanya.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik di Kabupaten Lombok Timur menjelang pemilihan. Dalam pemaparannya, Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Ending, M.A., Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram, menekankan bahwa pemilu harus mendidik masyarakat. “Pemilih harus membuat pilihan dengan kesadaran, bukan hanya karena suka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan kode etik bagi penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan kualitas pemilu di Indonesia. “Pemilu yang berkualitas membutuhkan pemilih yang cerdas dan penyelenggara yang kompeten,” tambahnya.
Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP Made Dharma Yulia Putra, S.TK, S.I.K., M.M., mengingatkan bahwa menjaga netralitas adalah tanggung jawab kepolisian. “Kami akan memastikan semua anggota TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang,” jelasnya.
Dharma juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pemilu dan melaporkan jika ada tindakan yang melanggar netralitas dari ASN, TNI, atau Polri. “Kesadaran masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pemilu yang demokratis,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu dan kepolisian dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. “Kami siap mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas,” tegasnya.
Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman menjelang pemilu. “Ketertiban dan keamanan adalah prioritas kami, agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan tenang dan aman,” tutupnya.
Kerja sama antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas. Mematuhi undang-undang, melindungi hak memilih, dan berkomitmen untuk melawan pelanggaran pemilu adalah langkah utama untuk meningkatkan kualitas pemilu.
(Arul/PorosLombok)
