PorosLombok.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan proses rekonstruksi Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah pascakebakaran tidak boleh sekadar mengejar pemulihan fisik semata.
Ia menekankan bahwa arsitektur tradisional, sejarah, dan identitas budaya warga setempat tidak boleh tergerus dalam proses pembangunan ulang kawasan permukiman adat tersebut pada Rabu (26/8).
“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya. Sehingga rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” kata Miq Iqbal.
Saat meninjau lokasi bencana bersama Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan kampung adat harus dibedakan secara mendasar dengan kawasan permukiman umum. Pemerintah daerah sengaja tidak terburu-buru menetapkan skema pembiayaan sebelum seluruh konsep pemulihan disepakati bersama oleh tokoh masyarakat dan warga adat setempat.
“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan warga adat sebagai subjek utama yang mengarahkan masa depan Desa Sade, bukan sekadar penonton atau penerima bantuan. Pemprov NTB hanya berperan memfasilitasi kebutuhan warga agar proses pembangunan tetap menjaga tata ruang kawasan inti tanpa menghilangkan nilai keaslian warisan leluhur.
“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik. Kita harus memikirkan hidran, APAR, sistem sirkulasi dan akses, sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Penataan komprehensif juga mencakup ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat untuk mengantisipasi potensi bahaya di masa depan. Gubernur mengingatkan agar proses rekonstruksi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa hanya demi mengejar agenda pariwisata daerah maupun event besar nasional yang akan datang.
“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia. Karena itu, wajar kalau semua orang memiliki rasa memiliki dan ingin ikut membantu,” ucapnya.
Langkah pemulihan ini memerlukan koordinasi ketat agar bantuan publik terdistribusi secara tertib lewat posko resmi tanpa merusak sisa material di lokasi kejadian. Miq Iqbal mengingatkan bahwa pengembalian fisik bangunan harus berjalan seirama dengan perlindungan nilai sejarah yang tak ternilai harganya.
“Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya,” terangnya.
Sejalan dengan komitmen Pemprov NTB, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyatukan langkah pemerintah kabupaten untuk mengawal seluruh tahapan penanganan bencana. Pihaknya berjanji akan mendampingi warga adat secara konsisten sejak tahap pembersihan material hingga penyusunan rancangan arsitektur kawasan.
“Kami berkoordinasi penuh dengan Pemprov NTB agar seluruh kebutuhan warga terdampak terpenuhi dan proses penataan kampung adat berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menugaskan tim teknis untuk memetakan kebutuhan dasar warga serta merancang sistem proteksi kebencanaan yang ramah lingkungan adat. Keterlibatan aktif dinas terkait dipastikan tidak akan mengintervensi norma hukum adat yang berlaku di Desa Sade.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah hadir untuk memperkuat kapasitas warga adat dalam membangun kembali kampung halaman mereka,” tuturnya.
Bupati Pathul Bahri juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan relawan untuk mematuhi arahan teknis dari posko bencana demi keamanan bersama di lapangan. Langkah ini penting agar proses evakuasi dan inventarisasi aset adat yang tersisa bisa berjalan cepat serta teratur.
“Bantuan dari berbagai pihak sangat kami harapkan, namun penyalurannya wajib melalui mekanisme satu pintu agar tepat sasaran dan merata,” jelasnya.
Integrasi antara skema bantuan pemerintah daerah dan partisipasi publik diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di kawasan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga nilai histori Sade sebagai ikon utama pariwisata Sasak di tingkat internasional.
“Kami memastikan seluruh dokumen rancangan fisik akan memprioritaskan material lokal yang sesuai dengan karakteristik bangunan asli Desa Sade,” paparnya.
Sinergi antara Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, dan warga adat menjadi fondasi utama dalam memulihkan kehidupan sosial ekonomi kawasan terdampak. Penataan kembali ini diproyeksikan mampu menghidupkan kembali roh kebudayaan yang sempat terguncang akibat musibah kebakaran tersebut.
“Membangun kembali Sade adalah upaya menjaga warisan leluhur agar tetap berdiri kokoh untuk generasi mendatang,” katanya.
Seluruh pihak sepakat bahwa nilai sejarah dan ruang hidup masyarakat merupakan inti dari keberadaan situs budaya Sasak di Lombok Tengah. Proses rekonstruksi ini diharapkan menjadi standar baru dalam penanganan bencana pada kawasan warisan budaya di Indonesia.
“Sade harus segera bangkit, tetapi ketika nanti kembali berdiri, jangan sampai Sade kehilangan Sade-nya,” pungkasnya.*
