PorosLombok.com — Anggota DPRD NTB, Ummi Hj. Lale Yaqutunnafis, meninjau lokasi bencana pasca-kebakaran yang menghanguskan pemukiman Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, pada Rabu (26/8/2026) pukul 08.30 WITA.
“Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian kami bersama Gubernur NTB untuk memastikan seluruh warga terdampak terlayani dengan baik,” ujar ummi Lale Yaqut.
Kehadiran Ummi Lale Yaqut bersama jajaran pejabat dan pimpinan partai, mulai dari Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, hingga anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB.
“Kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas utama yang terpenuhi secara cepat dan merata di lapangan,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, khususnya kaum ibu atau inak-inak dan para sesepuh adat, Ummi Lale Yaqut mencatat aspirasi mendalam dari masyarakat setempat.
“Masyarakat ingin rumah adat Sade tidak diubah karena merupakan peninggalan warisan leluhur atau sengadek-adek papuk balok,” jelasnya.
Warga memohon agar keberlangsungan tradisi kerajinan tenun tetap dijaga karena menjadi penopang utama ekonomi keluarga serta identitas budaya lokal.
“Aktivitas menyesek bagi kaum wanita merupakan tradisi yang harus berkelanjutan karena ini karya seni khas Lombok Tengah,” terangnya.
Semangat kemandirian warga terlihat kuat saat mereka menyampaikan kesediaan untuk terlibat aktif merenovasi kembali kediaman tradisional mereka.
“Bahkan mereka mau bangun sendiri per kepala keluarga rumah adat Sade tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi komitmen tinggi masyarakat, legislator NTB ini mendorong penataan kawasan agar aktivitas ekonomi berbasis pariwisata adat segera pulih.
“Kami menyarankan pembangunan museum khusus untuk merekonstruksi dan memelihara akar ekonomi pariwisata adat Sade agar tetap hidup,” bebernya.
Ummi Lale Yaqut juga mencetuskan pembentukan wadah khusus guna menjamin proses pemulihan sosial budaya dapat berjalan cepat dan terarah.
“Kami mendorong pembentukan Sade Recovery Fund sebagai organisasi adhoc yang bertugas melakukan pemulihan sesuai akar sosial budaya,” paparnya.
Wadah tersebut diproyeksikan untuk menggalang bantuan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, dunia usaha, hingga lembaga filantropi secara transparan.
“Pengalokasian dana harus berdasarkan skala prioritas dan hasil pendataan korban yang valid, bukan siapa yang paling cepat meminta,” tegasnya.
Rekonstruksi kawasan direncanakan mencakup pemulihan tempat tinggal, penyediaan sarana mitigasi kebakaran, hingga menjadikan Desa Sade kawasan tahan bencana.
“Seluruh proses pemulihan dan pembangunan kembali harus dipastikan tidak menghilangkan karakter arsitektur asli serta identitas adat masyarakat Sade,” pungkasnya.*
