PorosLombok.com — Ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Lombok Barat akhirnya memetik buah manis dari perjuangan panjang mereka menuntut keadilan penghasilan pada Selasa (22/9/2026).
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi mengeksekusi dana segar senilai Rp11 miliar demi mengerek gaji eks honorer daerah yang selama ini hidup dalam jeratan pendapatan tidak layak.
“Dari anggaran yang ada, saya pastikan pertama bagaimana teman-teman yang terus-terusan bersuara, meminta keadilan ini, bisa kita penuhi, ternyata mampu,” tegas Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha.
Langkah ini menjadi angin segar sekaligus pembuktian bahwa jeritan pahlawan tanpa tanda jasa di garis depan pendidikan Lombok Barat tidak berakhir sebagai angin lalu. Pemerintah daerah merombak skema gaji lama agar seluruh tenaga pengajar paruh waktu mendapatkan angka batas minimum yang jauh lebih adil dan bermartabat.
“Yang guru PPPK Paruh Waktu yang berasal dari honorer daerah kita setarakan menjadi 760 ribu,” jelasnya.
Suntikan kesejahteraan ini makin lengkap lantaran para tenaga pendidik yang mengantongi sertifikasi profesional turut memanen insentif tambahan dari pemkab. Skema apresiasi ganda ini dirancang khusus untuk memicu pelecut semangat mengajar sekaligus mendongkrak standar mutu pendidikan anak didik di pelosok daerah.
“Kemudian yang sertifikasi, tadinya sebenarnya ini untuk penunjang saja, karena mereka mendapatkan sertifikasi, kita tambahkan menjadi 500 ribu,” katanya.
Keberanian Pemkab Lombok Barat mengucurkan dana belasan miliar ini sekaligus mematahkan mitos klasik bahwa keterbatasan APBD selalu menjadi penghambat kesejahteraan guru. Kebijakan ini menegaskan pergeseran paradigma anggaran daerah yang kini memposisikan belanja pendidikan sebagai investasi utama, bukan sekadar beban alokasi rutin bulanan.
“Saya memang memprioritaskan anggaran-anggaran itu kepada prioritas, yaitu guru, kemudian fasilitas sekolah dan seterusnya,” ujarnya.
Dari sudut pandang teknis, keberhasilan eksekusi anggaran jumbo ini menjadi bukti konkret sinkronisasi yang solid antara pimpinan daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat. Penataan basis data tenaga pendidik dilakukan secara menyeluruh guna menutup celah kebocoran anggaran serta memastikan bantuan mendarat tepat pada sasaran.
“Proses pemetaan data dan validasi rekening penerima sudah rampung seratus persen agar pencairan lancar,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat Nasrun.
Langkah verifikasi ketat tersebut krusial dilakukan mengingat skema penyaluran dana akan langsung ditransfer ke tabungan pribadi para guru tanpa perantara. Transparansi arus kas ini menjadi garansi utama Pemkab Lombok Barat agar hak finansial para pendidik tidak terpotong oleh birokrasi yang berbelit-belit.
“Sistem transfer langsung ini menjamin seluruh nilai tunjangan diterima utuh tanpa potongan sedikit pun,” jelasnya.
Langkah berani mengeksekusi anggaran Rp11 miliar per tahun ini menjadi preseden baru keberpihakan politik anggaran daerah di Nusa Tenggara Barat. Pemkab Lombok Barat membuktikan bahwa aspirasi rakyat kecil di sektor pendidikan dapat tuntas tereksekusi tanpa merusak stabilitas kas daerah.
“Skema pendanaan ini sudah terkunci aman di APBD sehingga kepastian gaji guru terjamin hingga akhir tahun,” pungkasnya.*
