(PorosLombok.com) – Taman Wisata Otak Koko Joben di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, sebentar lagi akan resmi dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah daerah menyiapkan langkah hukum untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait.
Staf Khusus Bupati Lombok Timur Bidang Pariwisata, Ahmad Roji SE. menjelaskan bahwa Pemkab akan menandatangani nota kesepahaman dengan kementerian.
Nantinya, pengelolaan kawasan seluas 20 hektare itu berada di bawah PT Energi Selaparang (Asel), perusahaan daerah yang ditunjuk sebagai pengelola.
“Intinya perusahaan daerah yang akan mengendalikan,” kata Ahmad Roji, Jumat (29/8).
Ia menegaskan, desa-desa sekitar tetap memiliki ruang untuk ikut berperan. Dengan lahan yang cukup luas, pemerintah desa bisa mengajukan diri sebagai pihak yang ikut serta dalam pengembangan Joben. Hanya saja, kontrak resmi tetap dilakukan antara negara dengan perusahaan daerah, bukan dengan desa.
“Silakan desa di sekitar yang mau terlibat, tinggal koordinasi dengan pihak BUMD,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa desa tidak cukup hanya hadir, melainkan juga harus siap berinvestasi. Selain itu, kelembagaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti Pokdarwis perlu dipersiapkan sejak awal agar peran desa lebih maksimal.
“Yang penting sekarang kita tuntaskan dulu payung hukumnya dengan Kementerian Kehutanan. BUMD ditugaskan pemerintah untuk berkoordinasi dengan kementerian,” jelasnya.
Ahmad Roji juga mengingatkan bahwa pengelolaan Joben tidak bisa didapatkan secara gratis. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus menyiapkan kontribusi sebesar Rp800 juta untuk kontrak pengelolaan selama 30 tahun.
“Tentu ini jadi perhatian Pemda. Setelah dikelola BUMD, Joben harus lebih merakyat. Jangan sampai rekreasi mahal, karena rata-rata pengunjung itu wisatawan mass tourism,” ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan Joben tidak hanya soal kontrak, tetapi juga bagaimana fasilitas bisa ditingkatkan.
Pemerintah bersama desa perlu membenahi kolam renang, memperbaiki sarana yang rusak, menjaga kebersihan toilet, sekaligus mendorong UMKM agar bisa tumbuh di sekitar kawasan wisata.
“Desa harus andil, jangan hanya jadi penonton,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
