LOTIM ,POROSLOMBOK -Dinas PMPTSP Lotim kedepan harus lebih jeli dan mempertimbangkan setiap perizinan yang dikeluarkan mengacu pada visi misi ASA. Kata Aman, harus diterjemahkan lebih terperinci yang mengacu pada kondusifitas pembangunan.
“Dua pertimbangan izin, yakni retail modern dan tambak udang dengan alasan direktif juga harus mengacu pada linieritas produk hukum di daerah,”ucap ketua KNPI Lotim, Habib kepada poros lombok, jum’at (2/10).
Sebab hal-hal seperti ini, tambah Habib, bisa memicu kegaduhan dan membuat para pihak secara zoom out berkesimpulan, Lotim bukan tempat ramah investasi. Sementara di sisi lain pemerintah daerah sedang berkompetisi dengan daerah lain untuk pangsa pasar industri dan pembangunan demi kemaslahatan penduduknya.
“Kita sangat menyayangkan atas terjadinya kegaduhan ini. Tentu ini tidak baik bagi iklim investasi di daerah ini,”cetus Habib.
Sambung Habib, Jargon welcoming investasi dan adanya komplain dan pengaduan masyarakat sipil menjadi bahan refleksi pemerintah daerah untuk mempersiapkan perangkat hukum sebelum membuat dan mengeluarkan dokumen negara, entah dalam bentuk rekomendasi atau perizinan.
“Bupati Lotim begitu diappresiasi kinerjanya oleh publik, termasuk beberapa reward yang didapatkannya. jangan hanya karena persoalan administrasi, kerja baik ini justru tertutupi dengan hal-hal seperti ini”tandasnya.
Habib berharap, Para ASN terutama JPT didalamnya harus bahu membahu dan tidak lantas saling salah menyalahkan satu sama lainnya dalam mendukung visi misi bupati dan wakil bupati lotim”.(red)
