LOTIM, POROSLOMBOK – Beberapa waktu lalu, beredar pemberitaan dibeberapa media terkait ikhwal pelaporan Kepala Desa Korleko yang diindikasikan telah menyelewengkan Dana Desa (DD). Pada berita sebelumnya juga disebutkan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera memproses kasus tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kades Korleko Wildan,S.Pd membantah bahwa dirinya melakukan hal itu, karna menurut dia kasus tersebut sudah selesai. ia menganggap tuduhan terhadap dirinya terkesan terlalu mengada – ada, hal ini dia sampaikan kepada poroslombok.com saat ditemui dikediamannya pada selasa ( 26/01)
Ia juga mengatakan bahwa kasus yang dilaporkan tersebut tidak berdasar dan sudah ditutup dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat. Sebab menurut dia tidak ditemukan kejanggalan, semua sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai penggunakan Dana Desa.
“Kalau ada dong lanjut kasus ini, udah dua tahun kok sekarang diungkit – ungkit” ujar dia menegaskan.
Ia menyebutkan, bahwa anggaran dana desa yang dilaporkan tersebut tidak sesui dengan fakta yang ada. Sebab itulah dia sangat menyayangkan tentang adanya pemberitaan secara sepihak tanpa ada konfirmasi sebelumnya ke pihak desa.
“Memang saya sudah diperiksa dikejaksaan tapi dulu 2019, itupun terkait pengembalian kurang lebih Rp.26 juta, karna ada kekurangan volume dan sudah tercantum semua nya di LHP” sebutnya menjelaskan.
Menurutnya hal ini seolah – olah dipaksakan. karna semua kegiatan sudah dikerjakan sesuai dengan aturan, dibuktikan dengan adanya RAB, Gambar dan tentunya atas persetujuan BPD juga dikerjakan oleh pihak ke-tiga. ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan juga pemeriksaan khusus oleh pihak yang berwenang.
“Justru kalau sekarang saya mau dipanggil, siapa yang manggil saya? Terus atas kasus apa? kan sudah selesai dan sudah ditutup”tanya dia kesal.
Lebih jauh Wildan memberi penjelasan, bahwa setiap pembangunan didesa selalu diawasi oleh pihak kecamatan, inspektorat dan pejabat lainya, Hal ini untuk menjaga ketransparansian anggaran. pihaknya juga menurutnya selalu kooperatif jika ada yang meminta dan ingin mengetahui terkait realisasi anggaran di Desa Korleko.
“Kami sudah membangun BUMDes, Polindes, Beli Mobil Desa dan beberapa pembangunan lainya. Jika mau jujur malah desa yang berhutang sama saya, karna waktu membangun anggaranya kurang, jadi saya talangi dulu pake uang pribadi” bebernya.
Ia berharap dan mengajak semua pihak agar saling membantu untuk memajukan desa dan jangan sebaliknya saling menjatuhkan. karna hal seperti ini menurut dia bisa membuat keadaan desa tidak kondusif dan bisa menjadi Fitnah ditengah masyarakat.
“Terkait data, silahkan sudah kami siapkan di desa, dan boleh dipadukan dengan kondisi Realnya di lapangan terkait pembangunan yang sudah dikerjakan” tutupnya. (rl)
