Mataram,PorosLombok – Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) NTB, Hairil Pasihin, membantah keras rumor yang menyudutkan para pengelola dapur.
Ia menepis kabar burung yang mengklaim mayoritas Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat menerima sanksi Surat Peringatan pertama (SP 1).
Narasi menyesatkan ini muncul usai agenda pertemuan Badan Gizi Nasional (BGN) bidang pemantauan dan pengawasan di Hotel Lombok Raya beberapa waktu lalu.
Hairil menegaskan bahwa klaim mengenai banyaknya mitra dapur yang bermasalah merupakan informasi bohong.
”Tidak ada SPPG yang dapat SP 1 dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, itu berita hoaks,” katanya. Minggu(07/2/2026)
Isu negatif ini memicu kegaduhan hebat di kalangan pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait. Para pejuang gizi yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) merasa tersinggung oleh spekulasi tanpa bukti otentik yang menyerang kredibilitas mereka.
Satgas NTB Harus Segera Ralat Pernyataan
Hairil secara khusus menyoroti pernyataan Ketua Satgas Provinsi NTB, H.L. Fathul Gani, yang terkesan melampaui kewenangan saat berbicara kepada media. Beliau mendesak pihak Satgas segera memperbaiki narasi agar tidak menimbulkan distorsi informasi lebih lanjut di tengah publik.
”Kepala Satuan Tugas NTB H. L. Fathul Gani sudah offside dengan pernyataannya, tolong diralat,” jelasnya.
Hairil mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut sebenarnya hanya membahas instruksi penyempurnaan fasilitas penunjang dapur. Pihak berwenang menginstruksikan mitra agar melengkapi kekurangan peralatan masak dalam kurun waktu tujuh hari ke depan guna memenuhi standar operasional.
Pihak HMD-GEMAS juga menantang validitas data yang mendasari pernyataan sanksi SP 1 di berbagai kanal berita online. Sebagai pejabat publik, Satgas seharusnya memverifikasi fakta secara akurat sebelum melontarkan komentar yang memicu keresahan massal di daerah.
”Sebagai aparatur pemerintahan yang diamanahkan menjadi Satgas oleh Gubernur mohon jangan asal bunyi, mana datanya?” cetusnya.
Warga sejatinya menggantungkan harapan besar pada kelangsungan program unggulan Presiden ini karena sudah berjalan sesuai rencana. Skema penyediaan gizi ini sukses menggerakkan roda ekonomi lokal serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.
Membangun infrastruktur dapur MBG memerlukan komitmen kuat serta nilai investasi yang sangat besar dari pihak swasta. Pihak pengelola berjanji memperbaiki setiap kekurangan teknis hasil evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab profesional mereka kepada negara.
”Tidak ada itu SP 1 yang diberikan ke mitra oleh BGN,” tegasnya.
Karena ini adalah program unggulan dari Bapak Presiden RI yang sudah disiapkan dengan sangat matang dan hati-hati, saya pribadi tidak setuju dengan pernyataan Kepala Satgas NTB yang terlalu terburu-buru dan gegabah, tanpa melihat terlebih dahulu realita di lapangan. Sebagai orang yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Gubernur, tidak seharusnya ASBUN untuk menyampaikan narasi-narasi yang bersifat hoaks, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya dikalangan pelaku usaha.