PorosLombok.com – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar RI guna memastikan kondisi warga NTB tetap aman dan terpantau menyusul eskalasi konflik di Iran dan negara Teluk, Senin (2/3).
Mantan diplomat senior ini menegaskan bahwa penjajakan tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab moral kepala daerah terhadap keselamatan warganya di luar negeri. Koordinasi ini menjangkau titik-titik krusial mulai dari KBRI Teheran, Riyadh, Muscat, Abu Dhabi, Manama, Doha, hingga Kuwait City.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara,” tegas Miq Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB menjalin komunikasi intensif dengan berbagai perwakilan di negara-negara Teluk demi memetakan keberadaan seluruh warga secara akurat. Upaya ini melibatkan pengecekan data yang tersinkronisasi melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing wilayah penugasan.
“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk,” jelasnya.
Informasi dari otoritas diplomatik menyatakan bahwa setiap perwakilan RI telah mengaktifkan Rencana Kontinjensi sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ledakan konflik. Protokol darurat ini disiapkan untuk menjamin prosedur evakuasi dan perlindungan berjalan sesuai standar keamanan internasional.
“Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menitipkan nasib warga NTB secara khusus kepada para Duta Besar agar mendapatkan atensi dan perlindungan maksimal. Permintaan ini menjadi poin utama dalam setiap pembicaraan telepon yang dilakukan sang gubernur.
“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar karena keselamatan mereka adalah prioritas utama,” tegasnya.
Masyarakat di NTB diimbau untuk proaktif memverifikasi data anggota keluarganya yang berada di Timur Tengah agar tercatat secara resmi di KBRI atau KJRI. Ketertiban administrasi ini dinilai sangat vital guna mempermudah akses bantuan hukum maupun logistik dalam situasi darurat.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang dan pastikan komunikasi tetap terjaga,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga dimanfaatkan Iqbal untuk berbagi pengalaman profesionalnya dalam menangani perlindungan warga negara di wilayah konflik pada masa penugasan sebelumnya. Keahlian teknis ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait dalam merespons dinamika lapangan.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin karena pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga,” pungkasnya.
Adapun kontak Hotline Darurat Perwakilan Ri untuk WNi di timur tengah
