PorosLombok.com – Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan (FKAK) NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar selektif dalam menunjuk Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat guna menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

​Lembaga ini menyoroti posisi pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut sebagai jabatan strategis yang membutuhkan nakhoda dengan kompetensi manajerial mumpuni di tengah kompleksitas masalah kesehatan daerah.

​Koordinator FKAK NTB Abdul Hafidzirrahman menegaskan bahwa mekanisme penentuan figur pemimpin rumah sakit terbesar di wilayah ini tidak boleh mengabaikan standar profesionalitas demi kepentingan politik sesaat.

​“Direktur rumah sakit memiliki peran sangat strategis karena mengelola sumber daya manusia, sistem keuangan, hingga memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai regulasi,” katanya.Kamis (05/03/2026).

​Aktivis kesehatan tersebut menilai tantangan yang dihadapi instansi medis saat ini menuntut keberadaan pemimpin yang tidak sekadar paham urusan medis, tetapi juga ahli dalam tata kelola birokrasi.

​Kapasitas personal calon direktur menjadi variabel penentu dalam menekan angka komplain pasien serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit layanan di internal rumah sakit milik pemerintah itu.

​“Memimpin rumah sakit sebesar RSUD NTB tidak cukup hanya bermodal gelar, namun butuh orang yang memahami ritme pelayanan serta memiliki pengalaman teruji,” ujarnya.

​Hafiz mewanti-wanti agar pengambil kebijakan menghindari praktik nepotisme atau penunjukan berdasarkan faktor hubungan emosional yang berpotensi merusak integritas sistem kesehatan nasional di daerah.

​Penempatan pejabat yang tidak tepat dikhawatirkan bakal memicu kemunduran standar layanan kesehatan serta memperlemah kepercayaan publik terhadap fasilitas pengobatan milik negara di wilayah NTB.

​“Harapan kami sederhana, pimpinan daerah memilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak nyata, bukan karena faktor kedekatan personal tertentu saja,” jelasnya.

​Sinergi antara visi kepemimpinan yang kuat dengan pemahaman teknis lapangan menjadi syarat mutlak bagi calon direktur untuk membawa perubahan signifikan pada kualitas manajemen rumah sakit rujukan.

​“Penunjukan direktur yang tepat akan memastikan seluruh persoalan manajemen terurai sehingga masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan yang maksimal dan profesional,” pungkasnya.*