(PorosLombok.com) – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur menyoroti keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di sejumlah wilayah.

Ketua FKKD, Khaerul Ihsan, menyebut banyak kepala desa mengeluhkan ketiadaan komunikasi dari pengelola MBG dengan pemerintah desa setempat.

“Para kades merasa keberadaan MBG tidak pernah berkoordinasi dengan pemdes,” ungkap Haerul usai menerima aduan dari anggotanya, Rabu (17/9).

Ia menegaskan, posisi pemerintah desa sangat vital sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Karena itu, setiap pelaku usaha, terlebih yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, wajib menjalin komunikasi dengan aparat desa agar pelaksanaan program berjalan baik.

“Siapapun yang mengelola dapur MBG harus berkoordinasi dengan desa, bukan jalan sendiri tanpa melibatkan pihak yang lebih memahami kondisi wilayah,” tegasnya.

Khaerul juga menilai, keberadaan MBG semestinya bisa menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian desa. Ia menyebut koperasi desa dan BUMDes memiliki peran strategis untuk ikut terlibat, terutama sebagai pemasok bahan kebutuhan dapur MBG.

“Jangan sampai badan usaha milik desa hanya jadi penonton di rumahnya sendiri. Itu yang sangat kami sayangkan,” ujarnya.

Selain BUMDes, ia menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha kecil di sektor penyediaan bahan pangan. Menurutnya, keterlibatan warga akan menciptakan solusi saling menguntungkan antara pengelola MBG dengan desa.

“Kita ingin ada win-win solution. Jangan biarkan potensi ekonomi masyarakat terabaikan,” jelasnya.

Namun, Haerul memperingatkan bahwa pihaknya bisa mengambil langkah keras jika aspirasi tersebut diabaikan. Ia menilai penghormatan terhadap pemerintah desa adalah harga mati karena merekalah yang paling memahami kondisi sosial di lapangan.

“Kalau pemdes tidak dihargai, jangan salahkan FKKD bila muncul gerakan perlawanan. Kami tidak ingin desa dianggap seolah tidak ada,” pungkasnya.

(arul/PorosLombok)