Lombok Timur, PorosLombok.com – Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya “ngocor” tanpa arah, Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat evaluasi bersama dua perusahaan daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Selaparang Agro. Rapat ini dilaksanakan pada Rabu (16/10)
Rapat ini bertujuan untuk menilai serta mengoptimalkan peran kedua BUMD tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III, Farouk Bawazier, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Komisi III untuk mengenal lebih dekat dan mensosialisasikan visi serta misi mereka kepada BUMD terkait.
“Kami ingin mengetahui rencana kerja PDAM dan Selaparang Agro untuk tahun 2024 dan 2025. Kinerja PDAM selama ini sudah cukup baik, tapi kami menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Faruk.
Dalam rapat tersebut, berbagai isu krusial menjadi fokus pembahasan. Faruk menyoroti pentingnya pemetaan struktur pipa PDAM yang lebih efisien untuk menghindari konflik dengan desa-desa yang terlibat dalam distribusi air.
“Kami meminta PDAM untuk memastikan posisi infrastruktur yang jelas dan menangani kebocoran dengan cepat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” tegasnya.
Faruk juga menyoroti perlunya peningkatan komunikasi antara PDAM dengan pihak desa. Menurutnya, kolaborasi yang baik dapat mengurangi potensi konflik dan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.
“Sinergi yang baik antara PDAM dan desa sangat penting agar distribusi air bisa dilakukan secara efektif dan efisien,” tambah Faruk.
Selain fokus pada PDAM, Komisi III juga menaruh perhatian besar pada Selaparang Agro. Faruk berharap perusahaan ini dapat meningkatkan produktivitasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Selaparang Agro memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perekonomian daerah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas sangat diperlukan,” jelasnya.
Pembahasan juga mencakup rencana Komisi III untuk meninjau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM dan Selaparang Agro secara mendetail. Faruk menilai bahwa kedua BUMD ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap sistem yang diterapkan dapat menghasilkan keuntungan signifikan yang berkontribusi pada PAD,” ujarnya optimis.
Sebagai perbandingan, Faruk menyebutkan bahwa meski PDAM di Lombok Barat memiliki skala yang lebih kecil, mereka mampu mencapai hasil yang memuaskan. Dia berharap hal serupa dapat dicapai di Lombok Timur dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
“Kami ingin melihat Lombok Timur juga bisa mencapai hasil yang sama, bahkan lebih baik,” harap Faruk.
Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari strategi Komisi III untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur terhadap BUMD. Faruk menekankan bahwa evaluasi berkala seperti ini penting untuk memastikan BUMD tetap berada di jalur yang tepat dalam pencapaian target mereka.
“Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa BUMD bekerja sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Komisi III berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dan kinerja BUMD di Lombok Timur. Faruk memastikan bahwa hasil dari rapat evaluasi ini akan menjadi acuan dalam meningkatkan performa kedua perusahaan daerah tersebut.
“Kami akan terus memantau dan memberikan dukungan yang diperlukan agar BUMD dapat beroperasi secara optimal,” pungkasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan BUMD di Lombok Timur dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Rapat ini menjadi awal dari upaya bersama untuk memastikan BUMD memberikan manfaat maksimal bagi warga Lombok Timur.
(Arul/PorosLombok)
