LOMBOK TIMUR, PorosLombok.com- Pasangan bakal calon bupati Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), H.M. Syamsul Luthfi – H. Abdul Wahid (Luthfi – Wahid) berjanji akan menggelar karpet merah untuk calon investor yang hendak berinvestasi di daerah itu.
Pasangan ini kalau terpilih dan menjabat kepala daerah itu juga menjamin akan mencopot oknum pejabat yang cawe-cawe menarik keuntungan sendiri (fee) dalam proses perizinan.
Syamsul Luthfi kepada awak media mengatakan, keluhan investor di beberapa daerah, termasuk di Lombok Timur selama ini merasa keberatan bila mereka dipersulit saat hendak menanamkan investasinya.
Hal tersebut terungkap saat dirinya menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Senayan.
‘’Salah satu solusi untuk memajukan daerah, membuat rakyat kita sejahtera, yakni gelar karpet merah untuk investasi. Jangan tarik sepeserpun dari calon investor untuk proses perizinannya,’’ katanya.
Bahkan, menurut Syamsul Luthfi, selama masa proses penjajakan investasi di daerah Lotim, pasangan Luthfi – Wahid nantinya akan menjamin fasilitas akomodasi dan transportasi gratis bagi mereka.
‘’Jangan malah cawe-cawe main pungut bayaran untuk proses perizinan investasi. Kalau caranya seperti itu, nanti investornya malah batal atau lari dari daerah kita,’’ ujarnya. Pria yang juga cucu pahlawan nasional almagfurulahu Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini tersebut.
Meski demikian, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Paket Luthfi – Wahid kalau kelak ditakdirkan menjadi pasangan kepala daerah, akan membuat regulasi yang tegas dalam hal investasi itu.
‘’Jangan sampai daerah kita juga menjadi bulan-bulanan oknum investor, seolah mau berinvestasi, tapi ujung-ujungnya gagal,’’ungkapnya.
Menurutnya, investasi yang berhasil apabila investor berhasil bertumbuh dengan baik dan berproduksi menghasilkan keuntungan. Masyarakat di sekitar lokasi investasi mendapatkan pekerjaan, keamanan terjamin.
‘’Saat semua diuntungkan, barulah pemerintah daerah mulai menarik keuntungan juga dari investasi itu,” jelasnya.
Dan investor pun tidak akan keberatan lagi membayar retribusi atau pajak kepada pemerintah. Pajak yang dibayarkan oleh kegiatan investasi itu tentu saja akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang akan dialokasikan untuk program-program kemakmuran Masyarakat.
Selama ini terjadi di daerah-daerah, ketidaknyamanan calon investor untuk berinvestasi, karena disebabkan oleh kurang ramahnya sikap oknum pejabat atau oknum lainnya.
“Karena itu calon pejabat yang hendak melayani investasi tersebut harus betul-betul berintegritas. Kita akan lakukan asesmen terhadap para pejabat yang layak ditempatkan dalam jabatan yang cocok, jika kelak Luthfi – Wahid memimpin daerah,’’ ucapnya.
Meski demikian, karpet merah yang akan digelar untuk investasi tersebut pun harus selektif. Tentunya bukan investasi yang berakibat kerusakan lingkungan.
“Investor, masyarakat dan pemerintah tentu ingin untung besar, tetapi jangan malah lingkungan dikorbankan sehingga membuat alam jadi rusak,’’ ujarnya.
Ia menyebutkan investasi yang diprioritaskan yakni investasi yang tidak merusak lingkungan, yang disebabkan oleh limbah dan sebagainya.
”Pengelolaan sampah nanti akan diperlakukan secara khusus, sehingga sampah tidak akan mencemari lingkungan,” bebernya.
Pengelolaan sampah bisa dengan membentuk UPT Khusus sampah atau dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga**
