Lombok Timur, PorosLombok.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti potensi penggunaan sembako sebagai alat money politik dalam kampanye Pilkada 2024. Tito mengimbau Pemerintah Daerah Lombok Timur (Pemda Lotim) untuk mewaspadai praktik ini, mengingat kecenderungan pasangan calon memanfaatkan sembako demi meraih simpati masyarakat.
“Calon kepala daerah mungkin akan menggunakan sembako untuk dibagikan, menghindari penggunaan uang yang berisiko dianggap sebagai politik uang,” ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi bersama Penjabat Bupati Lombok Timur dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (04/11).
Mendagri Tito menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap ketersediaan sembako di daerah, terutama selama masa kampanye. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi sembako yang bisa dijadikan alat politik oleh calon kepala daerah.
Sebagai langkah antisipatif, Tito meminta kepala daerah untuk segera memeriksa ketersediaan stok sembako, mulai dari gudang Bulog hingga pasar dan pedagang. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan yang bisa dieksploitasi sebagai alat kampanye.
Kekhawatiran ini muncul di tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi bulanan sebesar 0,08% dari September ke Oktober 2024. Meski angka inflasi tahunan mencapai 1,71%, ada deflasi di sektor transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina.
Di sisi lain, kenaikan harga pada kelompok makanan dan minuman, terutama bawang merah, serta tren peningkatan harga emas dunia, turut memicu inflasi. Hal ini menambah tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Mendagri Tito juga menekankan pentingnya edukasi bagi calon kepala daerah mengenai inflasi, mengingat pemahaman yang kurang dapat berdampak pada kebijakan daerah. Kesiapan calon dalam memahami dan mengatasi inflasi menjadi krusial dalam menjaga perekonomian lokal.
Di tengah situasi ini, Tito berharap pemerintah daerah dapat mencegah praktik money politik sembako dan menjaga stabilitas harga menjelang Pilkada 2024. Langkah ini vital untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil, tanpa manipulasi kebutuhan pokok.
(Arul/PorosLombok)
