close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Exclusive Content:

Perkuat Jaringan, Relawan GASman Dapil 1 Lotim Gelar Silaturahmi dan Konsolidasi

LOTIM - PorosLombok.com || Jelang perhelatan Pilgub NTB 2024,...

Masyarakat Lombok Seneng Terima Hewan Kurban dari Rannya dan HBK Peduli

MATARAM | PorosLombok.com - Rannya Agustyra Kristiono bersama Yayasan...

Tegas, TGH. Abdul Maad Mukmin Dukung Gita-Sukiman di Pilgub NTB 2024

LOTIM - PorosLombok.com || TGH. Abdul Maad Mukmin, Lc...

Nahdlatul Wathan Apresiasi Keputusan Pemerintah Keluarkan IUP untuk Ormas

MATARAM | PorosLombok.com – Keluarnya keputusan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) disambut baik organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Kendati tidak semua ormas itu siap dan ahli dalam dunia pertambangan tapi ada juga ormas yang memiliki keahlian soal itu.

Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) DR. TGKH Zainuddin Atsani, mengapresiasi keinginan dan keputusan pemerintah yang ingin mengeluarkan IUP untuk ormas sebagai bentuk perhatian kepada ormas yang memiliki andil besar dalam membangun bangsa.

Baca Juga :  Gelar Halal Bi Halal, Ini Pesan Pimpus Himmah NW Untuk Kader ?

“Upaya pemerintah memberikan ( IUP) ini memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan,” ungkapnya, di Mataram pada Senin (10/06).

TGKH Zainuddin Atsani, menambahkan pihaknya, (NW red) memang sebelum ada keputusan pemerintah sudah akan bergerak ke bidang itu dan insyaAllah sudah siap dalam hal pengelolaan tambang.

Ia mengajak semua jangan terlalu berfikir negatif tentang hal ini, karena pada dasarnya pemerintah  ingin melihat masyarakatnya sejahtera dan berkecukupan sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkannya.

Baca Juga :  H Rachmat Hidayat Beri Perhatian dan Dukungan untuk John “Kursi Roda” dan Pekerja Seni di Pulau Lombok

“Niat Pak Jokowi insyaAllah baik bukan untuk ini dan itu, tapi lebih kepada perhatian kepada kita semua. Selama ini Saya perhatikan bagus juga niat ini, karena banyak yang hanya mau menikmati hasil tapi tidak mengikuti proses. Dengan diberikan IUP ini bisa lebih terkontrol,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun sejumlah ormas keagamaan menolak mendaftar untuk izin usaha pertambangan. (*)

TERPOPULER

advertisement

spot_img
Berita terbaru