(Poroslombok.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bergerak cepat memberikan atensi khusus terhadap operasional 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tersebar di seluruh wilayah Bumi Gora.

​Langkah ini diambil Pemprov NTB untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa adanya kendala teknis maupun kesehatan.

​Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menginstruksikan agar seluruh simpul layanan menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas nomor satu.

​Kebijakan tegas Pemprov NTB ini merespons adanya laporan dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di salah satu wilayah yang diduga bersumber dari bahan pangan tidak layak konsumsi.

​”Gubernur menerima laporan adanya kejadian yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Pemprov NTB menegaskan hal ini tidak boleh terulang lagi di masa mendatang,” ujar Ahsanul Khalik, Senin (19/1).

​Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemprov NTB kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek operasional di 632 SPPG yang sudah mulai beroperasi melayani warga.

​Evaluasi yang dipimpin Pemprov NTB ini menyasar tingkat disiplin petugas, standar kompetensi juru masak, hingga transparansi dalam proses pengadaan bahan baku di setiap unit layanan.

​Sesuai arahan Gubernur, Pemprov NTB juga memperketat pantauan terhadap pihak ketiga atau supplier guna menjamin seluruh bahan baku tetap segar dan memenuhi standar kesehatan yang ketat.

​Proses produksi pangan, mulai dari sterilisasi, teknik memasak, hingga pengemasan dan distribusi, kini berada di bawah pengawasan intensif perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov NTB.

​Hingga 18 Januari 2026, Pemprov NTB mencatat sebanyak 632 SPPG telah operasional, mencakup unit mitra, pondok pesantren, hingga kolaborasi bersama unsur TNI dan Polri.

​Eksistensi SPPG ini menjadi kunci bagi Pemprov NTB dalam menjangkau sekitar 1,88 juta penerima manfaat, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu hamil dan menyusui di seluruh pelosok desa.

​Pemprov NTB juga berhasil mengintegrasikan program ini dengan penguatan ekonomi lokal yang menyerap 29.605 tenaga kerja serta melibatkan ribuan UMKM dan BUMDes sebagai mitra.

​Ke depan, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan rutin untuk menjamin keberlanjutan program nasional ini di tingkat provinsi.

​“Pemprov NTB memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Program MBG harus berjalan sukses dan aman bagi seluruh penerima manfaat,” pungkas pria yang akrab disapa Aka tersebut.

(*/porosLombok)