LOMBOK TIMUR | PorosLombok.com – Pemerintah Daerah Lombok Timur akan menindak tegas jika ditemukan ada mafia pupuk yang coba-coba melakukan penyelewengan, terutama terkait harga pupuk Subsidi.

Maka dari itu Pemda pastikan bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai wadah koordinasi dalam pengawasan pendistribusian pupuk dan pestisida tetap dipertahankan.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur H. Muhammad saat menerima Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Herbert Nababan bersama rombongan, Ruang Rapat Bupati Rabu (15/05).

Adapun tujuan kunjungan tersebut guna memastikan tidak terjadinya penyelewengan pupuk subsidi khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Pj. Bupati menyebutkan bahwa Kuota pupuk yang diterima Pemda Lombok Timur meningkat dibanding tahun sebelumnya, seperti urea meningkat sampai 90%, kemudian NPK 120%.

“Namun poin pentingnya kita bisa memastikan pupuk tersebut didistribusikan sesuai dengan  harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,”ucapnya.

Sebelumnya Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Herbert Nababan menyampaikan kunjungan timnya merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, khusunya pupuk bersubsidi.

Pihaknya hendak memastikan bahwa kuota pupuk yang telah diberikan pemerintah pusat tepat sasaran dan disalurkan tepat waktu mendukung usaha tani masyarakat.

“Kami dari Tim Satgasus berharap  Pj. Bupati menandatangani SK Pupuk Subsidi untuk masing-masing kecamatan yang ada di daerah,” pungkasnya.

(Arul/Poroslombok)