PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warganya di wilayah konflik Timur Tengah telah masuk dalam skema perlindungan darurat. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan jiwa masyarakat di tengah eskalasi ketegangan yang meningkat.

​Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa pemerintah daerah terus menjalin koordinasi intensif dengan para Duta Besar di Irak dan Iran. Pihaknya berupaya keras memastikan setiap warga asal daerah ini terpantau secara akurat oleh otoritas diplomatik di masing-masing negara.

​”Kami terus berkomunikasi dengan semua Dubes di wilayah konflik dan meminta data masyarakat NTB yang ada di sana,” katanya.Sabtu (07/03/2026).

​Instruksi Menteri Luar Negeri menjadi dasar bagi seluruh kantor perwakilan Indonesia untuk segera menjalankan rencana kontinjensi di lapangan. Protokol penyelamatan ini mencakup pemetaan zona bahaya serta penyiapan jalur evakuasi yang aman bagi seluruh warga negara sesuai standar operasional.

​”Saat ini, semua KBRI sudah mulai menjalankan rencana kontinjensi tersebut,” jelasnya.

​Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada kemungkinan adanya warga yang belum terdata karena mobilitas yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Pendataan ulang terus dilakukan untuk memastikan tidak ada individu yang tertinggal dalam proses perlindungan kolektif negara.

​”Mungkin lebih, bisa jadi tidak hanya 10 orang, namun yang pasti semua yang terdaftar sudah terpantau,” ujarnya.

​Para warga yang sempat menghubungi pemerintah daerah melalui saluran pribadi diarahkan untuk tetap mengikuti arahan resmi dari kantor perwakilan. Otoritas pusat memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tindakan perlindungan hukum di wilayah kedaulatan negara asing.

​”Pemda tidak bisa mengambil tindakan langsung di sana karena yang memiliki wewenang penuh adalah KBRI kita,” tegasnya.

​Situasi di beberapa lokasi dilaporkan sangat fluktuatif akibat adanya serangan militer yang terjadi secara sporadis di wilayah pemukiman. Namun, tim ahli di tiap kedutaan telah memiliki prosedur standar yang matang untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih kondusif.

​”Nantinya akan ada pergeseran warga ke daerah aman terdekat sesuai SOP yang ada,” jelasnya.

​Mekanisme pemulangan massal akan dilakukan jika situasi keamanan dianggap sudah mencapai tahap kritis sesuai penilaian ahli strategi diplomatik. Keselarasan langkah antara warga dan petugas menjadi faktor penentu keberhasilan rencana darurat yang telah disusun pemerintah pusat.

​”Kondisi warga kita di wilayah konflik saat ini terus dipantau agar tetap aman sesuai rencana kontinjensi yang telah disiapkan,” pungkasnya.*