PorosLombok.com – Sejumlah wisatawan mancanegara mengeluhkan maraknya tumpukan sampah plastik yang mengotori keindahan destinasi wisata alam di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kamis (28/5/2026).
Pencemaran lingkungan ini memicu kekecewaan mendalam bagi para pelancong internasional yang sedang menikmati masa liburan. Kondisi buruk tersebut bahkan sempat terdokumentasikan melalui kamera ponsel pintar milik para turis secara langsung.
“Enak kita di Lombok ini, tapi satu kekurangannya banyak sampah plastik,” ujar turis asal Italia Valerio saat berkunjung ke Wisata Agro Kakao Bebidas.
Valerio mendesak para pegiat pariwisata dan kelompok pemuda lokal untuk mengambil langkah konkret dalam membatasi pemakaian bahan sintetis tersebut. Kesadaran swadaya dari lapisan masyarakat menjadi kunci utama penyelesaian masalah.
Limbah anorganik ini telah menjelma menjadi ancaman global yang merusak ekosistem lingkungan secara masif. Oleh karena itu, edukasi secara berkesinambungan antargenerasi mutlak diperlukan demi mengubah perilaku konsumtif warga.
“Plastik ini masalah dunia, jadi kami harus mengedukasi masyarakat,” katanya.
Keluhan senada juga meluncur dari pelancong Eropa lainnya yang terkejut melihat pemandangan buruk di kawasan pusat kota. Saluran sungai dan sudut-sudut wilayah pemukiman tampak dipenuhi oleh sisa kemasan komersial.
“Kalau soal pemandangan sangat menarik, tapi plastik merusak semua,” jelas wisatawan asal Spanyol Mireia.
Mireia mengungkapkan bahwa problem pencemaran ini nyatanya menjadi potret kelam yang merata di berbagai destinasi unggulan Indonesia. Pengalaman serupa ia temukan saat mengunjungi wilayah Bali hingga Indonesia Timur.
Kondisi kontras terjadi di wilayah Raja Ampat karena pelancong wajib membayar retribusi kebersihan senilai 70 euro atau setara Rp1,4 juta per orang. Tingginya biaya tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan fakta di lapangan.
“Saya bingung kemana uang kebersihan itu,” ujarnya.
Para turis mancanegara ini menyarankan adanya regulasi ketat dari jajaran birokrasi pemerintahan untuk menekan produksi limbah. Kebijakan makro yang tegas diharapkan mampu memaksa industri beralih ke kemasan ramah lingkungan.
“Harus terlibat pemerintah terkait aturan agar dibuat,” pungkasnya.
